Pemerintah tengah mengincar industri kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bisa menjadi mesin ekonomi Tanah Air. Tak hanya itu, ekonomi AI Indonesia diperkirakan bisa mencapai US$ 360 miliar–US$ 400 miliar atau sekitar Rp 6.498,9 triliun–Rp 7.221 triliun pada 2030.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini perekonomian Indonesia tetap tangguh di ketidakpastian global. Ekonomi RI tumbuh 5,29% pada kuartal kedua atau 5,45% pada paruh pertama 2026.
Ia mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,8% hingga 6,5% pada 2027 dan 8% pada 2029. Demi mengejar siasat itu, ia menyebut perlu ada pertumbuhan baru dari investasi, produktivitas, dan teknologi.
Apalagi ekonomi digital dan AI kini menjadi mesin-mesin pertumbuhan baru. Mengutip Goldman Sachs, Airlangga menyebut investasi AI global diproyeksikan dapat melampaui US$ 1 triliun pada tahun 2026.
Selain itu, ia mengatakan Indonesia pun memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang diproyeksikan mencapai sekitar US$ 100 hingga US$ 140 miliar tahun ini.
“Ekonomi AI kita dapat mencapai US$ 360 hingga US$ 400 miliar pada tahun 2030, Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak “badut” AI, yang dibutuhkan adalah implementasi AI, mulai dari strategi hingga dampak nyata,” kata Airlangga di acara Bali Tech Week 2026 secara virtual, Kamis (22/10).
Dia menyebut AI harus menjadi katalisator untuk meningkatkan produktivitas, daya saing industri, dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia juga berharap AI menciptakan lapangan kerja bernilai tambah dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Menurutnya, AI harus memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi korporasi besar. Ia mengatakan kebijakan pemerintah perlu mendemokratisasi teknologi AI, meningkatkan produktivitas masyarakat hingga tingkat akar rumput, dan melindungi hak-hak ekonomi warga negara.
Selain itu, ia menegaskan, kedaulatan AI bukan berarti Indonesia menutup diri. Melainkan memperkuat talenta, data, infrastruktur, dan teknologi dalam negeri sambil tetap terbuka terhadap investasi, inovasi, dan kemitraan.
“Saya mengapresiasi kemajuan kedaulatan AI Indonesia melalui AI.ID, KORIKA Claw, dan KORIKA Token, diharapkan bisa mempercepat adopsi AI dan menarik investasi,” ucap Airlangga.
Airlangga membeberkan empat prioritas pemerintah untuk mencapai kedaulatan AI. Melalui pembangunan infrastruktur digital dan penguatan keamanan energi, pengembangan talenta nasional dan inovasi, percepatan adopsi AI, hingga penguatan tata kelola dan kolaborasi global.
Pertama, pemerintah akan memperkuat infrastruktur digital dan pasokan energi untuk mendukung pengembangan AI. Kapasitas pusat data nasional saat ini berkisar antara 0,25 GW hingga 0,58 GW. Sementara konsumsi listrik pusat data global diproyeksikan meningkat dari 485 terawatt-jam (TWh) pada 2026 menjadi 950 TWh pada 2030.
Demi mendukung kebutuhan tersebut, pemerintah menambah kapasitas hampir 70 GWh dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, bersamaan dengan program tenaga surya sebesar 100 GWh.
Kedua, Airlangga mengatakan pemerintah mendorong pengembangan talenta nasional dan inovasi. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital pada 2030. Pemerintah merespons kebutuhan tersebut melalui pendidikan, beasiswa talenta digital, dan fasilitas pengurangan pajak super hingga 200% bagi perusahaan yang mendukung pelatihan vokasi.
Di sektor semikonduktor, Danantara dan Arm menargetkan pelatihan 15.000 insinyur desain cip dalam tiga tahun.
Ketiga, pemerintah akan mempercepat adopsi AI. Airlangga mengatakan dengan 229 juta pengguna internet dan 22 juta UMKM digital, Indonesia dinilai memiliki fondasi untuk memperluas penggunaan AI. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok manufaktur dan layanan publik, termasuk perizinan daring, perpajakan, logistik, dan layanan kesehatan.
Pemerintah juga mendorong kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus menjadi pusat penelitian dan komersialisasi AI.
Keempat, pemerintah memperkuat tata kelola dan kolaborasi global. Sebagai anggota pendiri Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan Dunia, Indonesia berpotensi menarik investasi baru sebesar US$ 8 miliar hingga US$ 12 miliar.
Tak hanya itu, Airlangga juga menyebut Project NUSA (Network for Unified, Secure AI), kolaborasi AI antara Indonesia dan Singapura, menjadi upaya memperluas akses teknologi dan membangun kepercayaan. Ia berharap proyek tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis AI, meningkatkan kualitas layanan, menciptakan lapangan kerja, dan membuka sumber pendapatan baru menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan, penerapan AI harus tetap mengutamakan keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, dan kepastian regulasi.
“Melalui kedaulatan teknologi dan tindakan kolektif, kita dapat membangun Indonesia yang produktif, inovatif, inklusif, dan kompetitif di tingkat global,” ucap Airlangga.
