Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyebut empat faktor yang menekan kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Faktor tersebut meliputi situasi global dan dampak perang, bencana alam dan perubahan iklim, korupsi akibat mahalnya biaya politik, serta kualitas kebijakan publik dan penentuan prioritas anggaran.
Hal itu disampaikan JK dalam kuliah bertajuk Leadership Amidst Uncertainty: Lessons from Experiencedi Belfer Case Study Room, CGIS South, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Kamis (22/10) waktu setempat.
JK mengatakan, situasi global yang diwarnai konflik di berbagai kawasan turut memengaruhi perekonomian Indonesia. Ia mencontohkan perang Rusia-Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Ketidakpastian dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perang di berbagai kawasan. Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak terhadap perekonomian dunia. Indonesia juga tidak bisa menghindari dampak dari situasi tersebut,” ujar JK dalam keterangannya, dikutip Jumat (23/10).
Menurut JK, konflik tersebut dapat mengganggu pasokan minyak dan komoditas lainnya. Gangguan pasokan berpotensi memicu kenaikan harga, menekan daya beli masyarakat, hingga menambah beban perekonomian nasional.
“Kita tidak bisa menganggap persoalan global sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ketika pasokan terganggu dan harga naik, rakyat yang merasakan dampaknya secara langsung,” kata JK.
Faktor kedua adalah bencana alam dan perubahan iklim. JK menyoroti kebakaran hutan serta fenomena El Niño yang dapat mengganggu produktivitas, ketersediaan air, dan produksi pangan.
Ia mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi risiko kekurangan beras melalui perencanaan yang matang. Menurutnya, potensi gangguan produksi pangan perlu diperhitungkan agar tidak menimbulkan persoalan lebih besar bagi masyarakat.
Faktor ketiga adalah korupsi yang berkaitan dengan tingginya biaya politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah.
JK menyoroti besarnya pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengikuti kontestasi politik, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pembayaran saksi, hingga kebutuhan operasional lainnya.
Menurutnya, tingginya biaya politik dapat menimbulkan tekanan bagi pejabat terpilih untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan.
“Kalau biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sementara penghasilan resminya jauh lebih kecil, kita harus mempertanyakan bagaimana sistem politik itu dibiayai. Persoalan biaya politik perlu dibenahi agar tidak menjadi pintu masuk korupsi,” kata JK.
Faktor keempat adalah kualitas kebijakan publik dan penentuan prioritas anggaran. JK menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak serta kemampuan keuangan negara.
Ia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menentukan belanja dan memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan kapasitas fiskal. Pengeluaran yang tidak terukur serta ketergantungan berlebihan pada utang, menurutnya, berisiko menambah beban keuangan negara pada masa mendatang.
“Belanja negara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar, sementara kemampuan membayar terbatas. Utang hari ini pada akhirnya menjadi tanggungan generasi mendatang,” tegas JK.
JK Tekankan Pentingnya Ilmu dan InovasiSelain menguraikan empat faktor tersebut, JK menekankan pentingnya kepemimpinan dalam menghadapi ketidakpastian global. Menurutnya, kekuatan finansial dan peralatan modern saja tidak cukup untuk menghadapi berbagai tantangan.
“Uang saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan semangat, keberanian, ilmu pengetahuan, dan inovasi. Teknologi harus dikuasai dan kemampuan manusia harus terus dikembangkan,” kata JK.
Ia mencontohkan Iran yang tetap mampu mempertahankan kapasitasnya di tengah tekanan dan sanksi internasional selama bertahun-tahun. JK menilai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor yang mendukung kemampuan suatu negara untuk bertahan menghadapi tekanan.
JK juga menyinggung tantangan keamanan di Timur Tengah, termasuk yang dihadapi Arab Saudi dalam menghadapi kelompok bersenjata Houthi. Menurutnya, kekuatan material perlu ditopang kemampuan, strategi, dan semangat untuk menghadapi berbagai tantangan.
Kuliah di Harvard tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda akademik JK di Amerika Serikat. Sebelumnya, ia menghabiskan sekitar dua pekan di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, melalui program Vice President Kalla Lecture Series.
Di NIU, JK membahas berbagai isu strategis, mulai dari otonomi daerah dan dinamika politik Indonesia, pengalaman penyelesaian konflik, hingga tantangan transisi energi hijau. Pada 20 Oktober 2026, ia juga menerima penghargaan khusus dari NIU dalam acara pelepasan tugasnya sebagai dosen tamu.
Setelah Harvard, JK dijadwalkan melanjutkan agenda akademiknya pada Jumat (23/10) di MacMillan Center, Yale University, New Haven, Connecticut. Dalam kesempatan itu, ia akan membahas Conflict Resolution and Peacebuilding, Humanitarian and Disaster Response in Pluralistic Indonesia.
Melalui rangkaian kuliah di tiga universitas tersebut, JK membagikan pengalaman Indonesia dalam menghadapi persoalan politik, ekonomi, konflik, dan pembangunan kepada komunitas akademik internasional.
