Kita di Antara Isu Karhutla, Meta dan Algoritma

Ilustrasi. Foto seorang pria tengah melihat konten-konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang beredar di dunia maya. (Sumber: Gemini Genarate Image)

oleh: Nugroho Iman, jurnalis dan Kabiro KompasTV Palembang

Dalam dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, sejumlah isu masih mengemuka dan menjadi buah bibir netizen. Pada pertengahan Oktober 2026, salah satu isu yang masih menjadi pembicaraan adalah soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kritik warganet terhadap kinerja pemerintah. 

Belakangan justru yang ramai dan menjadi pembicaraan netizen, khususnya di platform percakapan Threads dan Instagram bukan sekedar isu karhutla. Beberapa influencer seperti Wendi Cagur, Andien dan Jerome Polin dan warganet 'biasa' mengeluhkan hal bahwa postingan mereka tentang karhutla dibatasi oleh platform.

Situasi ini pun disikapi netizen. Mereka mencari tahu dan bertanya kepada kecerdasan buatan milik platform itu sendiri yaitu meta.ai. Misalnya akun Threads @folkkalteng , @fajarpg1 dan @masbewwok bertanya kepada meta.ai mengenai hal tersebut. Rupanya jawaban dari meta.ai ini menjadikan perbincangan di ruang media sosial Threads makin riuh.

Baca Juga: Cara Membuat Gambar Menggunakan Meta AI di WhatsApp

Jawaban meta.ai yang merupakan bagian dari ekosistem Meta milik Mark Zuckerberg mengejutkan. Di awal, meta.ai merespon bahwa mereka menurunkan konten tersebut atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berdasarkan sejumlah laporan yang mereka pelajari dalam algoritma belajar mereka. 

Dari sinilah muncul pembahasan dugaan pembatasan konten, pembatasan jangkauan tayangan atau shadowban, hingga penghilangan konten paksa atau take down konten. Terutama mereka yang menggunggah mengenai karhutla atau unggahan lain yang mengkritik pemerintah. Inilah yang kemudian menjadi percakapan yang mengemuka. 

Tapi kemudian, Komdigi membantah. Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya tidak pernah meminta platform untuk membantasi pembicaraan mengenai karhutla dan demo yang mengkritisi pemerintah. Bahkan Meutya juga mengimbau warganet mengadukan ke Komdigi jika unggahan mereka mengenai karhutla dibatasi oleh platform digital.

Tak lama setelah Komdigi menyampaikan penjelasannya, maka kecerdasan buatan meta.ai pun meralat keterangan dan jawaban mereka di awal. Di sinilah sudut pandang lain muncul.

Baca Juga: BNPB Sampaikan Perkembangan Karhutla, Total Kasus ISPA 333.470

Ruang Simulasi Karhutla 

Jean Baudrillard seorang sosiolog asal Prancis yang begitu terkenal dengan teori hiperrealitas-nya memaparkan fenomena sosial media ini. Teori Baudirillard di tahun 80-an ini menjelaskan tentang masyarakat konsumen, kode, tanda, media, simulasi dan perubahan hubungan manusia terhadap realitas. 

Baudrillard mengembangkan sebuah kritik terhadap masyarakat digital, yang saat ini makin banyak asupan simbol dan citra nya. Ada tiga hal yang mendasari ini. Realitas, Representasi dan Hiperrealitas.

Realitas adalah situasi di mana keadaan atau peristiwa itu terjadi. Dalam hal yang ramai jadi pembicaraan netizen yaitu pembatasan konten karhutla. Ini terjadi karena pengakuan beberapa influencer yang menyatakan bahwa postingan mereka mengenai karhutla tiba-tiba dibatasi jangkauannya, dan sempat hilang oleh platform Threads dan Instagram.

Hasilnya, keriuhan narasi pembatasan konten karhutla pun terbangun, mendapat amplifikasi instan dari warganet. Kemudian ini bergulir menjadi realitas baru.

Isu lalu bergeser dari apa yang terjadi tentang korban karhutla serta penanganannnya menjadi bahwa konten karhutla dibatasi oleh otoritas.  Ini diperkuat oleh penjelasan kecerdasan buatan meta.ai.

Mesin pintar dan algoritma meta.ai sempat menjelaskan bahwa konten konten tersebut dibatasi atas permintaan otoritas. Ini didapat berdasarkan jawaban AI atas pengetahuan dan informasi yang mereka kumpulkan, mereka olah dan pelajari dalam kurun waktu tertentu. 

Bagi warganet, narasi ini menguat, dan membentuk gelembung yang membesar. Meski kemudian dibantah sendiri oleh mesin belajar meta.ai. Bantahan ini muncul tak lama setelah pemerintah memberikan bantahan dan penjelasan.

Pemerintah melalui Komdigi berulang kali menyatakan bahwa tidak ada pembatasan konten tentang karhutla, bahkan meminta platform digital agar lebih transparan dalam mengelola algoritma, yang menentukan jangkauan informasi tentang karhutla atau isu lainnya. 

Tetapi, jawaban awal dari meta.ai ini menegaskan sisi representasi pembatasan konten karhutla atau kalau merujuk istilah netizen, meta.ai 'ngeles'.  Inilah yang menjadi keyakinan dan tafsir utama baru netizen.

Jawaban awal meta.ai berpotensi memperkuat dugaan netizen tentang pembatasan konten. Terlebih mereka yang sempat mengalami penurunan jangkauan atau kehilangan unggahan. Tetapi, peristiwa isu unggahan mengenai pembatasan isu karhutla dan kritik terhadap pemerintah kini memasuki babak representasi baru. 

Realitas bergeser, dan meyakini bahwa platform seperti Threads, meta.ai, Instagram 'ditekan' , sehingga harus membatasi unggahan karhutla. Representasi isu karhutla berubah menjadi sebuah isu kebebasan berpendapat di media sosial yang dibatasi.

Baca Juga: 3 Cara Mengaktifkan dan Menggunakan Meta AI di WhatsApp, Ini Panduan Lengkapnya

Kenyataan Semu di Isu Karhutla 

Baudrillard menjelaskan, bahwa situasi kenyataan semu adalah kondisi ketika representasi sebuah realitas sedemikian mendominasi. Ia bisa berubah bentuk, makna, kode dan simbol dari realitas semula.

Gambaran terhadap postingan isu karhutla dibatasi dianggap lebih nyata, dan lebih penting untuk menjadi realitas baru. Bahkan warganet lebih berpotensi meyakini dan percaya bahwa ada upaya pembatasan konten mengenai karhutla ini, daripada realitas yang sesungguhnya. 

Warganet lebih yakin bahwa ada potensi upaya 'membungkam' suara mereka untuk mengekspresikan emosi di media sosial. Terlebih mesin algoritma dan kecerdasan buatan ikut menyokong keyakinan tersebut.

Bantahan Pemerintah melalui Komdigi beserta seluruh penjelasannya belum otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang hilangnya unggahan atau penurunan jangkauan konten. Community guidelines platform, dianggap bukan bagian penting dari realitas baru yang hadir yaitu pembatasan kebebasan berpendapat di sosial media.

Pun demikian jawaban awal meta.ai, tidak serta merta dapat langsung dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah meminta pembatasan tersebut. Tetapi netizen justru melihat pola jawaban kecerdasan buatan itu seolah diprogram untuk berada dalam posisi netral.

Apa dan Bagaimana Realitasnya? 

Menarik jika melihat isu pembatasan konten, penggunaan kecerdasan buatan membuat kita bingung untuk memilah dan memilih mana yang benar. Mana realitas sebenarnya? Mana realitas baru, dan mana kenyataan semu hasil tafsir atau interpretasi? 

Sebuah pertanyaan tersebut bisa dibentuk oleh algoritma. Bisa juga dibentuk hasil gelembung persepsi isi kepala. Atau bahkan pun mereka yang memiliki kuasa membentuk realitas baru. Realitas, bisa lebih dulu hadir untuk menentukan bagaimana kenyataan itu dibentuk dan dikenali oleh kita yang mengkonsumsi konten sosial media. 

Jadi, dalam kondisi kenyataan semu ini realitas material atau fakta bukan tidak ada. Tetapi representasi tentang realitas atau kenyataan terntentu dapat menjadi dominan, dalam membentuk persepsi dan tindakan masyarakat daripada realitas yang semula. 

Publik khususnya netizen bukan hanya berhadapan dengan peristiwa, tetapi juga model, tanda dan narasi. Yang ujungnya menentukan bagaimana sebuah peristiwa itu dimaknai dan dipahami.

Baca Juga: Kalam Salan Sampaikan Pesan soal Karhutla ke Prabowo Pakai Bahasa Jawa, Ini Profilnya

Jangan lupakan juga kalau kecerdasan buatan alias AI itu diprogram oleh manusia untuk belajar, beradaptasi dan menghadirkan jawaban bahkan tafsir dan hingga realita baru yang mungkin tidak pernah terbayangakan oleh kita manusia sebagai penggunanya selama ini.

Isu Karhutla dan Ujungnya

Saat ini, mungkin kita memang sedang memasuki era virtual insanity. Sebuah masa yang diramalkan oleh grup jazz progresif Jamiroquai di tahun 96 dengan lagu yang berjudul sama. Bukan karena realitas telah menghilang, melainkan karena semakin banyak hal yang kita anggap sebagai kenyataan hadir secara semu melalui sistem yang tidak sepenuhnya kita pahami.

Saat ini, kita perlu memiliki kesadaran penuh, bahwa realitas yang kita lihat belum tentu realita sebenarnya. Terlebih dalam isu karhutla ini. Fakta, peristiwa itu bisa mendapat tafsir baru sehingga kita perlu membaca ulang sebuah peristiwa, melihat lebih tenang tanpa emosi dan tendensi. Tapi yakinlah itu sulit.  

Jadi, Siapa yang mengendalikan realitas isu karhutla di sosial media saat ini? Otoritas? Perusahan Teknologi? Algoritma sosial media? Atau kita sendiri? 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV