JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi capaian TPAKD yang telah hadir di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
Presiden menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah membangun kelembagaan TPAKD. “Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta,” ujar Presiden.
Data OJK menunjukkan, hingga saat ini terdapat 552 TPAKD yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, TPAKD mendukung Asta Cita Pemerintah serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. “Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia. Laku Pandai menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal. Hingga 2026, OJK juga telah melaksanakan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa.
Dalam periode Agustus hingga Oktober 2026, telah disalurkan kredit sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur. Presiden Prabowo juga menyerahkan akad kredit secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat program TPAKD.
DNKK Dibentuk
Pada kesempatan yang sama, Presiden meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026. DNKK bertugas meningkatkan kesejahteraan keluarga pada tiga indikator: ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan, dan rasa aman mengelola keuangan. DNKK dipimpin langsung oleh Presiden, dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian serta OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Harian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK menandai pergeseran orientasi kebijakan, dari yang semula berfokus pada inklusi keuangan melalui kepemilikan rekening menjadi indikator peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. “Keluarga merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat yang perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Presiden juga menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang bagi petani, nelayan, masyarakat di perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
TPAKD Award 2026
Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” juga memberikan TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah berkinerja terbaik. Penghargaan diberikan kepada lima TPAKD tingkat provinsi, lima kabupaten, dan lima kota.
Untuk tingkat provinsi, penghargaan diraih Sumatera Selatan (wilayah Sumatera), DKI Jakarta (Jawa-Bali), Kalimantan Barat (Kalimantan), Sulawesi Selatan (Sulawesi), serta Maluku (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Tingkat kabupaten: Deli Serdang, Bantul, Tabalong, Kepulauan Selayar, dan Lombok Timur. Tingkat kota: Metro, Surabaya, Pontianak, Palu, dan Ambon.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah melanjutkan insentif fiskal kepada daerah sebagai instrumen pendorong kinerja dan inovasi pembangunan. “Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito.
