Bahlil mengatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo mengenai temuan tambang jumbo senilai Rp5.400 triliun.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka suara terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim temuan tambang jumbo senilai Rp5.400 triliun.
Bahlil mengatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi dan menindaklanjuti terkait pernyataan tersebut. Ia menyebut beberapa lokasi tambang tersebut berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua dan wilayah lainnya.
"Itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Bahlil menjelaskan besarnya potensi nilai ekonomis dari kelima tambang itu karena komoditas yang terkandung di dalamnya antara lain tembaga dan emas. Namun ia belum menjelaskan lebih jauh terkait rencana eksekusi lokasi pertambangan yang dimaksud.
"Itu ada komoditas emas dan tembaga," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia punya cadangan komoditas tambang yang masih cukup besar. Bahkan dari 5 lokasi pertambangan yang disebut Presiden punya potensi senilai USD300 miliar atau setara Rp5.400 triliun.
"Baru saja saya menerima laporan bahwa ada 5 konsesi 5 IUP dari sekian ratus IUP, 5 IUP memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi cadangan nilainya itu adalah Rp5.400 triliun, USD300 miliar 5 konsesi," kata Presiden dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Jiexpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Presiden juga meminta seluruh pihak di tingkat pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa untuk bertanggungjawab mengelola kekayaan alam yang terkandung di wilayahnya masing-masing.
Ia menegaskan, pemberian izin usaha pertambangan (IUP) tidak boleh diberikan secara serampangan hingga mengaburkan manfaat utama bagi kesejahteraan masyarakat di daerah lokasi tambang. Oleh sebab itu, Presiden meminta seleksi pemberian izin tambang harus lebih ketat.
"Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan, inilah yang sedang kita tertibkan. Mungkin dulu para pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsensi. Dia bukan ahli tambang, dia tidak ngerti operasi tambang, tapi dia minta aja," kata Prabowo.
(Febrina Ratna Iskana)
