JAKARTA, DISWAY.ID - Direktur CFIRST sekaligus aktivis 1998, Arif “Gepeng” Mirdjaja, meminta Francesca Albanese menghormati kebebasan beragama, keberagaman, dan nilai toleransi selama kehadirannya dalam Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) 2026 di Bali.
Menurut Arif, festival sastra dan kebudayaan internasional seharusnya menjadi ruang untuk bertukar gagasan secara terbuka dengan tetap menghargai perbedaan. Ia mengingatkan agar forum tersebut tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda politik atau memperbesar polarisasi di tengah masyarakat.
“Indonesia adalah negara multikultural dengan beragam agama, identitas, dan pandangan politik. Setiap pihak yang hadir di ruang publik Indonesia harus menghormati keberagaman tersebut serta tidak mendorong kebencian, antisemitisme, maupun tindakan yang dapat mengancam kebebasan beragama kelompok minoritas,” ujar Arif.
Ia juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negeri. Arif menilai, setiap negara memiliki kepentingan nasional dan pertimbangan diplomatik tersendiri ketika merespons konflik internasional.
“Francesca Albanese tidak perlu menggurui Indonesia mengenai arah politik luar negerinya. Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki hak menentukan sikap diplomatik berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip konstitusionalnya. Perbedaan pandangan harus dihormati, bukan dijadikan alasan untuk menekan atau mencampuri kebijakan negara lain,” tegasnya.
Selain itu, Arif meminta Albanese, yang menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, menyampaikan pandangan berdasarkan bukti dan prinsip universal hak asasi manusia.
“Prinsip HAM tidak boleh diterapkan secara selektif. Perlindungan warga sipil harus berlaku bagi semua pihak. Setiap dugaan kejahatan, siapa pun pelakunya, harus diusut secara objektif dan berdasarkan bukti,” katanya.
Arif Pertanyakan Verifikasi Informasi tentang GazaArif turut mempertanyakan sumber dan metode verifikasi informasi yang digunakan Albanese ketika menyampaikan pandangan mengenai situasi terkini di Jalur Gaza. Menurut dia, informasi dari wilayah konflik perlu disertai penjelasan mengenai sumber data, proses pemeriksaan, serta kendala akses di lapangan.
“Jika tidak memiliki akses langsung ke Gaza, bagaimana informasi mengenai kondisi terakhir di lapangan diverifikasi? Jangan sampai pernyataan yang disampaikan kepada publik seolah-olah menggambarkan fakta terkini, padahal dasar verifikasinya tidak jelas. Publik berhak mengetahui sumber dan bukti di balik setiap klaim,” ujar Arif.
Ia menegaskan, kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus bertumpu pada informasi yang bisa diperiksa. Menurutnya, penyampaian klaim tanpa dasar yang jelas berisiko menghasilkan pemahaman yang tidak utuh di tengah masyarakat.
Arif juga menyoroti perlunya membedakan kondisi politik dan tata kelola di Jalur Gaza dengan Tepi Barat. Perbedaan struktur pemerintahan, situasi keamanan, dan dinamika politik di kedua wilayah tersebut, menurut dia, perlu dijelaskan secara proporsional agar publik dapat memahami konflik Palestina secara lebih menyeluruh.
UWRF 2026 Diharapkan Tetap IndependenUbud Writers & Readers Festival merupakan festival sastra dan kebudayaan internasional tahunan yang diselenggarakan di Ubud, Bali, sejak 2004. Pada penyelenggaraan ke-23, festival yang berlangsung pada 21–25 Oktober 2026 ini mengusung tema Samarasā: Awareness, Empathy, Action.
Berdasarkan informasi dalam materi penyelenggaraan, UWRF 2026 menghadirkan lebih dari 150 penulis, jurnalis, pemikir, seniman, dan penyair dari berbagai negara melalui lebih dari 100 agenda. Sejumlah nama yang tercantum dalam program di antaranya Kiran Desai, Fatima Bhutto, Adania Shibli, dan Francesca Albanese.
Menanggapi penyelenggaraan tersebut, CFIRST mengingatkan pentingnya menjaga independensi festival sebagai ruang pertukaran pemikiran lintas negara dan budaya. Arif berpandangan bahwa forum kebudayaan perlu memberi ruang bagi perbedaan pendapat tanpa mengabaikan penghormatan terhadap masyarakat dan negara tuan rumah.
“Kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kebebasan itu juga harus disertai tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. Ubud harus tetap menjadi ruang dialog, bukan panggung untuk menggurui Indonesia atau mendorong polarisasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
- 1
- 2
- »
