Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Airlangga menuturkan ucapan Prabowo tersebut berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP). Sehingga menurutnya apa yang diucapkan Prabowo sesuai fakta yang ada.
“Kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang sekitar tujuh, nomor tujuh. Kalau berbasis kepada US$, GDP (Gross Domestic Product/produk domestik bruto), G20 kita kan nomor 17,” kata Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/10).
Airlangga juga merespons tanggapan yang menilai klaim Prabowo tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Kan ini purchasing power parity jadi disesuaikan dengan daya beli daripada masyarakat dan kemampuan untuk belanja,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Perhitungan ini berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).
“Berarti kemampuan daya beli nyata dari banyak negara, Indonesia ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakortas TPAKD) di Jiexpo Kemayoran, Kamis (22/10).
Dia menyebut parameter ini membuktikan Indonesia kuat. Dia juga melihat saat ini kemampuan berusaha tak hanya berasal dari pelaku usaha besar, namun juga berasal dari pengusaha kecil.
Kendati demikian, dia menyebut Indonesia masih menghadapi masalah untuk mengelola kekayaan Indonesia agar bisa langsung dirasakan oleh rakyat yang paling membutuhkan. Menurutnya Indonesia harus berani mengoreksi diri. Terlebih melihat fakta bahwa ekonomi negara ini hanya dinikmati oleh 1% penduduk saja.
“Bayangkan, (disparitas) kekayaan Rp 50 triliun dengan Rp 2 juta. Masih cukup banyak rakyat miskin yang perlu kami angkat tingkat hidupnya,” ujarnya.
Meski begitu, dia menyebut Indonesia saat ini berada dalam jalur yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Prabowo mengatakan selama puluhan tahun kekayaan Indonesia telah dibiarkan bocor luar biasa, namun saat ini terus diperbaiki dengan berpedoman pada Pasal 33 dan 34 Undang-undang Dasar 1945.
“(Namun) perbaikan ini tidak langsung terjadi seketika, kami tidak punya tongkat ajaib, seperti tongkat Nabi Musa atau tongkat Nabi Sulaiman,” ucapnya.
