JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kabinetnya tidak minder dalam menjalankan kebijakan strategis pemerintah, termasuk penerapan sistem ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan kebocoran kekayaan nasional yang dinilai masih terjadi.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan rangkuman dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026. Rekaman kegiatan itu kemudian diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, yakni menjaga dan mengelola kekayaan nasional agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.
BACA JUGA:Prabowo Akui Program MBG Masih Banyak Kekurangan, 13 Orang Jadi Tersangka dan 353 Dipecat!
Menurutnya, sebagian kekayaan Indonesia selama ini belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya dan aktivitas ekonomi yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara.
“Yang pertama, kita perlu selalu memelihara arah arah kompas kita ya. Kita menuju tujuan kita apa? Tujuan kita saya tegaskan adalah agar kita bisa mengkonsolidasikan ya, mengamankan, menjaga, mengelola, dan meyakinkan bahwa kekayaan kita berada di tangan bangsa Indonesia yang selama ini kita mengetahui bahwa sebagian yang cukup besar dari kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mengamankan kekayaan nasional. Beberapa persoalan yang disorot antara lain praktik penyelundupan, transfer pricing, serta under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai sebenarnya.
Praktik-praktik tersebut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi penerimaan negara dan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh Indonesia dari aktivitas perdagangan.
Transfer pricing sendiri merupakan penetapan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini tidak selalu melanggar hukum, tetapi dapat menjadi persoalan apabila digunakan untuk mengalihkan keuntungan secara tidak semestinya demi mengurangi kewajiban pajak.
Sementara itu, under-invoicing terjadi ketika nilai transaksi yang dilaporkan dalam dokumen perdagangan lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Jika dilakukan untuk menghindari kewajiban yang seharusnya dibayar, praktik tersebut dapat merugikan penerimaan negara.
BACA JUGA:Bantu Pengendalian Karhutla Kalteng, TAP Serahkan 50 Pompa Air dan Peralatan Pemadam
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk menghadapi persoalan tersebut. Menurutnya, pengamanan kekayaan nasional berkaitan dengan kepentingan Indonesia dalam menjaga sumber daya dan hasil kegiatan ekonomi.
“Dan sampai sekarang pun usaha-usaha penyelundupan, usaha-usaha transfer pricing, under-invoicing berjalan. Kita terpaksa mengambil tindakan untuk survival kita sebagai bangsa ya,” kata Prabowo.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pengawasan aktivitas ekspor menjadi salah satu perhatian pemerintah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut nantinya juga bergantung pada pelaksanaan pengawasan, transparansi data perdagangan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti terjadi.
- 1
- 2
- »
