Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui jalur udara di wilayah Kalimantan dan Sumatra Selatan terhambat akibat terbatasnya jarak pandang (visibility) di lokasi terdampak. Kondisi asap pekat ini turut menyebabkan bantuan pemadaman dari negara asing belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa sebanyak 47 unit pesawat di Kalimantan dan 20 unit pesawat di Sumatra Selatan telah disiagakan untuk penanganan karhutla. Namun, armada udara tersebut belum bisa terbang menjalankan misi pemadaman karena jarak pandang berada di bawah 1.000 meter.
Keterbatasan jarak pandang tersebut juga berdampak pada bantuan dari negara sahabat seperti Jepang dan Malaysia. Tim dari Jepang sebelumnya hanya dapat melakukan beberapa kali penerbangan (sorti) karena membutuhkan standar jarak pandang hingga 5 ribu meter.
Baca Juga :
Penegakan Hukum Karhutla Didorong Memperjelas Tanggung Jawab Korporasi
Menko Dudung menegaskan bahwa operasi pemadaman udara sangat bergantung pada tingkat visibilitas di area kebakaran.
"Ada 47 pesawat di Kalimantan, kemudian ada 20 pesawat di Sumatra Selatan, ini kan yang menjadi konsentrasinya gitu. Ini saja tidak bisa terbang karena memang visibility-nya itu di bawah 1.000. Jepang kemarin kan hanya berapa, berapa sorti , karena minta visibility-nya 5.000. Nanti sama aja kalau misalnya dari Malaysia datang, percuma juga karena visibility-nya tidak memungkinkan," ujar Dudung dalam tayangan Headline News Metro TV, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pemerintah terus memantau perkembangan kondisi cuaca serta tingkat visibilitas di lapangan sebelum melanjutkan kembali penerbangan operasi pemadaman udara maupun pengerahan bantuan internasional.
