tvOnenews.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah cepat dengan memobilisasi armada udara guna mengepung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di wilayah Jawa Timur.
Satu helikopter pengebom air didatangkan langsung dari Kalimantan Selatan, didampingi satu pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Kalimantan Barat.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menegaskan bahwa pengerahan armada tambahan ini difokuskan untuk mempercepat pemadaman titik api kritis di beberapa kawasan pegunungan dan tempat pembuangan akhir.
"Pengerahan tersebut untuk mempercepat pemadaman di tengah kebakaran yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk kawasan Gunung Arjuno-Welirang, Gunung Argopuro, Gunung Saeng di Bondowoso, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang di Kota Malang," tegas Berton dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Kebakaran Gunung Arjuno Capai 1.090 Hektare
Berdasarkan pemetaan terkini BNPB, total luas lahan terbakar di Jawa Timur mencapai 482 hektare, dengan 223 hektare di antaranya masih mengobarkan api dan berstatus dalam penanganan intensif.
Kondisi paling parah tercatat di kawasan Gunung Arjuno-Welirang, di mana amukan si jago merah dilaporkan telah melahap 1.090 hektare lahan sejak 16 Oktober.
Secara nasional di luar enam provinsi prioritas, total area karhutla melonjak hingga 2.230,45 hektare. Selain Gunung Arjuno, titik terdampak masif melanda wilayah Karanganyar (490 hektare) dan Gunung Sumbing (381,20 hektare).
Sementara itu untuk mengamankan wilayah Kalimantan (Kalbar, Kalteng, Kalsel), BNPB telah menyiagakan pasukan darat sebanyak 38.772 personel gabungan.
Guna memperkuat benteng udara, sebanyak 35 unit helikopter dikerahkan—terdiri atas 22 unit water bombing dan 13 unit armada patroli serta modifikasi cuaca.
BNPB turut mewanti-wanti seluruh Pos Komando untuk memperketat standar keselamatan petugas di lapangan, sekaligus meminta pemerintah daerah menggandeng aparat penegak hukum guna menindak tegas pelaku pembakaran lahan liar.
