Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 260,8 triliun sepanjang Januari hingga 21 Oktober 2026. Penyaluran tersebut menjangkau 4.042.411 debitur.
Berdasarkan paparan Maman, dari total debitur tersebut sebanyak 1.606.995 merupakan debitur baru yang pertama kali mengakses pembiayaan KUR. Sementara itu, sebanyak 702.785 debitur tercatat mengalami graduasi atau naik kelas.
“Total nilai penyaluran untuk KUR kurang lebih sekitar Rp 260 triliun dengan jumlah debitur 4 juta dan debitur barunya sebanyak 1.600.000, lalu debitur graduasinya sebanyak 700.000,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).
Maman menjelaskan, salah satu tugas Kementerian UMKM adalah mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Pada 2025, pembiayaan untuk sektor UMKM tercatat sekitar Rp 1.500 triliun, yang terdiri dari KUR dan pembiayaan non-KUR.
Dari total tersebut, sekitar Rp 290 triliun merupakan penyaluran KUR, sedangkan sekitar Rp 1.200 triliun berasal dari pembiayaan non-KUR. Maman menjelaskan, KUR mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah, sedangkan pembiayaan non-KUR diberikan dengan bunga normal.
“Kalau yang KUR kita subsidi sebesar kurang lebih 10 persen,” ujar Maman.
Pemerintah juga mendorong agar penyaluran KUR lebih banyak menyasar sektor produksi. Berdasarkan paparan Kementerian UMKM, penyaluran KUR ke sektor produksi hingga 21 Oktober 2026 mencapai Rp 170,9 triliun.
Porsi pembiayaan UMKM yang dialokasikan ke sektor produksi tercatat meningkat dari 54,2 persen pada 2025 menjadi 56,7 persen pada 2026.
Secara akumulatif, selama periode 2025-2026, lebih dari 4,35 juta pelaku UMKM tercatat memperoleh akses pembiayaan formal melalui KUR untuk pertama kalinya. Sementara itu, lebih dari 2,24 juta pelaku UMKM mengalami graduasi atau peningkatan kelas usaha.
Maman mengatakan, pemerintah memberikan penugasan agar penyaluran KUR lebih banyak diarahkan ke sektor produksi. Dari total alokasi KUR sekitar Rp 300 triliun, pemerintah menetapkan porsi sektor produksi sebesar 65 persen.
“Dari total alokasi KUR yang sudah ditetapkan sebesar Rp 300 triliun kurang lebih, 65 persennya wajib ke sektor produksi,” kata Maman.
