Mengikuti arahan Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, Pemerintah Daerah Deli Serdang realisasikan penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan untuk merevitalisasi drainase strategis di wilayahnya.
TKD Tambahan (Tambahan Transfer ke Daerah) adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah—khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya
Realisasi TKD Tambahan untuk merevitalisasi drainase strategis antara lain untuk mengantisipasi potensi bencana banjir, melindungi struktur jalan agar lebih tahan lama, serta mendukung percepatan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam kaitan itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang meninjau dua lokasi utama proyek pembangunan saluran drainase sebagai upaya mitigasi dan penanganan bencana yang komprehensif.
1. Ruas Jalan Metrologi-Batang Kuis, Desa Bandar Setia
Peninjauan lokasi pertama dilaksanakan pada Jumat (16/10/2026) di Jalan Metrologi-Batang Kuis, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Proyek ini meliputi pembangunan drainase sepanjang 1,7 kilometer dengan bentuk persegi empat, lebar 80 cm, dan kedalaman 1 meter di sisi kiri jalan.
Pembangunan yang didanai sumber pembiayaan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) Tambahan 2026 sebesar Rp 2,1 miliar ini dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang. Pengerjaan dimulai sejak Juli 2026 dan ditargetkan rampung pada November 2026. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 90 persen dan memasuki tahap finishing untuk merapikan permukaan serta pembersihan saluran.
Urgensi penanganan di titik ini sangat tinggi mengingat pada banjir tahun lalu wilayah tersebut berdampak pada 1.800 KK. Sebelum dibenahi, saluran yang ada masih berupa drainase alami dari tanah yang kecil dan tersumbat. Kehadiran drainase baru ini memberikan dampak serta manfaat nyata bagi masyarakat dalam mengatasi genangan air dari kawasan pemukiman yang padat penduduk, sehingga air hujan tidak merembes ke jalan utama, kualitas struktur jalan tetap terjaga, dan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan aman.
2. Jalan Simpang Lonceng-Ujung Lingga, Desa Lau Bakeri
Peninjauan titik kedua dilaksanakan pada Senin (19/10/2026) bersama Pemerintah Desa Lau Bakeri di lokasi pembangunan drainase Jalan Simpang Lonceng menuju Ujung Lingga (akses menuju Kabupaten Langkat), Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Proyek sepanjang 608 meter ini didanai melalui sumber pembiayaan TKD Tambahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 761.952.000.
Drainase berbentuk trapesium ini dirancang semakin membesar ke arah hilir menuju tempat pembuangan akhir di Sungai Lau Bilong, dengan lebar dasar 70 cm hingga 100 cm, lebar atas 80 cm hingga 110 cm, serta tinggi 1 meter. Saluran ini juga menggunakan cengkang untuk memperkuat konstruksi betonnya. Dimulai sejak Juli 2026, progres pengerjaan telah mencapai sekitar 60 persen (300 meter selesai dibeton) dan ditargetkan selesai November 2026.
Wilayah Desa Lau Bakeri merupakan daerah rawan genangan dan longsor, di mana pada bencana 2025 air sempat merendam kawasan tersebut hingga kedalaman 1 meter selama beberapa jam. Revitalisasi drainase ini sangat krusial dan memberikan manfaat nyata agar air limpasan dari kawasan perkotaan dapat dialirkan secara lancar menuju Sungai Lau Bilong tanpa merusak struktur jalan penghubung antarkabupaten, meredam risiko banjir serta mendukung pemulihan aktivitas sosial-ekonomi warga.
Pembangunan dan revitalisasi sistem drainase masuk dalam rekomendasi tata ruang untuk mendukung rehabilitasi pascabencana Sumatera sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang disusun Satgas PRR.
Upaya ini mencakup perbaikan dan pembangunan sistem drainase atau prasarana pengendali banjir terpadu pada kawasan perkotaan dan perdesaan, termasuk normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta peningkatan kapasitas saluran guna mengurangi genangan dan limpasan permukaan.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah progresif dengan mengandalkan kemitraan bersama pihak ketiga dalam percepatan normalisasi sungai dan pengelolaan sedimentasi.
Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi solusi efektif agar pengerjaan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, terutama pada alur sungai yang tidak memiliki risiko tinggi terhadap banjir.
"Sungai yang tidak rawan banjir kembali mungkin lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah, lalu pemda kerja sama dengan pihak ketiga. Kalau tidak, tidak selesai kalau harus dikerjakan pemerintah pusat semua," kata Tito.
Ia menambahkan bahwa pembuatan sistem drainase dan normalisasi sungai merupakan proses panjang yang diperkirakan berlangsung hingga 2028, sehingga partisipasi aktif di tingkat daerah menjadi kunci pemulihan ekonomi masyarakat.
"Masih banyak yang harus dikerjakan. Bisa sampai 2028 soal normalisasi sungai ini. Kalau ada pihak ketiga, ya sudah biar pihak ketiga saja," tambah Tito.
