PDIP memberikan catatan pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan menyoroti polemik ijazah Gibran jadi beban bagi pemerintahan. Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mengingatkan PDIP jangan menggiring opini yang menurutnya telah menyesatkan publik.
"Ya kan sejarahnya ini kan kita bicara ini bukan dikatakan bahwa itu oleh Presiden. Ini kan paslon, pasangan, paket. Dia mesti paham juga. Janganlah menggiring opini publik untuk menyesatkan hal tersebut," kata Andi kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).
Andi mengungkit sikap PDIP dengan kekalahan pada pilpres lalu. Menurutnya, pernyataan PDIP bahwa polemik ijazah Gibran membebankan pemerintahan adalah salah.
"Kita paham kalau kita bicara PDIP pasti sangat membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran, karena kan mereka kalah dalam kontestasi pilpres kemarin. Jadi kalau dikatakan selama ini bahwa itu akan memberikan beban kepada pemerintahan Pak Prabowo, dia salah besar ini, gitu," ujarnya.
Andi mengatakan Gibran memiliki dokumen atau sertifikat setara A-Level atau Advanced Diploma dari MDIS yang diklaim setara dengan tamat SMA/kelas 3 SMA sehingga dapat melanjutkan ke jenjang S1. Dia kemudian mengungkit pernyataan Presiden ke-7 Jokowi yang menuding adanya penumpang gelap dalam polemik ijazah Gibran itu.
"Sedangkan ijazah tersebut, Mas Gibran ada, yaitu Advanced Diploma-nya ya, setingkat dengan A-Level atau tamat SMA sebelum Mas Gibran itu melanjutkan S1 Bradford University itu," kata Andi.
"Nah akhirnya kita bisa melihat siapa sih yang selama ini yang dikatakan cawe-cawe dalam ijazah Pak Jokowi. Pelan-pelan kan terlihat, kan Pak Jokowi mengatakan operasi politik, terus ada penumpang gelap di dalam kasus ijazah Mas Gibran. Ya sedikit demi sedikit terkuak, siapa sih di dalam dari semua itu ya," sambungnya.
(fca/idn)
