Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan instansi vertikal meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi politik menjelang akhir Oktober 2026. Dia menyarankan agar agenda penertiban yang berpotensi memicu gesekan sosial ditunda sementara demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Fathoni menilai pemerintah perlu memperkuat mitigasi melalui penyusunan perkiraan kejadian atau kirka untuk memetakan potensi kerawanan di lapangan. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar setiap kebijakan yang berpotensi mengundang konsentrasi massa mempertimbangkan kondisi sosial sebelum dilaksanakan.
“Saya berharap kepada seluruh stakeholder di Kota Surabaya, baik pemerintah kota maupun instansi-instansi vertikal yang ada di Kota Surabaya, mencermati situasi ini dengan baik. Untuk itu, saya berharap segala rencana penertiban, penyegelan, hal-hal yang bisa menjadi pemantik disharmonisasi di tengah masyarakat itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu,” ujar Fathoni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (24/10/2026).
Politisi yang akrab disapa Mas Toni itu menilai instrumen kirka sangat penting untuk membaca peta kerawanan secara komprehensif. Melalui pemetaan tersebut, dia berharap Pemkot Surabaya dapat mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sebelum menjalankan agenda yang berpotensi mengundang konsentrasi massa.
Sejumlah agenda penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seperti rencana penertiban pemilah sampah di kawasan Keputih dan gudang buah di kawasan Tanjungsari, menurut Fathoni, perlu dicermati dari sisi waktu pelaksanaan. Dia menekankan pentingnya penyesuaian jadwal agar penegakan aturan tidak menimbulkan ketegangan di tengah dinamika politik yang berkembang.
“Pertimbangan waktu bukan berarti mengabaikan tujuan penertiban atau aturan yang berlaku. Namun, pemerintah perlu memperhitungkan kondisi aktual di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kebijakan berjalan tertib serta tidak memicu ketegangan,” ujar legislator Golkar ini.
Di sisi lain, Arif Fathoni mengingatkan bahwa demonstrasi dan penyampaian aspirasi publik merupakan bagian sah dari kehidupan demokrasi. Penyampaian pendapat oleh mahasiswa maupun kelompok masyarakat perlu dihormati, sementara pemerintah daerah tetap berkewajiban menjaga keselamatan publik.
Dia menambahkan, menjaga kondusivitas kota tidak boleh diartikan sebagai upaya membatasi ruang demokrasi warga. Pemkot Surabaya diharapkan mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi, serta koordinasi lintas instansi agar stabilitas daerah tetap terpelihara.
“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan di Surabaya mengedepankan kehati-hatian dalam menghadapi dinamika akhir Oktober. Ini semata-mata dilakukan agar situasi kamtibmas, situasi trantibum di Kota Surabaya, bisa terpelihara dengan baik,” pungkasnya. [asg/beq]
