Jakarta: Pemulihan infrastruktur jalan terdampak bencana alam di Sumatra Utara (Sumut) pada ruas Batas Aceh-Kota Sibolga dan Rampa-Poriaha/Mungkur terus berlangsung. Progres pekerjaan penanganan darurat tersebut telah mencapai 70,83 persen, melampaui target rencana sebesar 68,42 persen.
Pekerjaan yang dilaksanakan PT PP (Persero) Tbk atau PTPP sebagai bagian dari penanganan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu memiliki nilai kontrak Rp268,66 miliar. Penanganan mencakup 31 titik longsoran yang tersebar sepanjang 131 kilometer.
Proyek tersebut bertujuan memulihkan fungsi jalan pascabencana untuk mendukung keselamatan pengguna jalan, mobilitas masyarakat, serta kelancaran distribusi logistik di wilayah terdampak.
Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan penanganan infrastruktur jalan pascabencana membutuhkan perencanaan yang terarah serta metode konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan.
"Melalui proyek penanganan tanggap darurat di Sumatra Utara, PTPP berupaya mendukung pemulihan infrastruktur jalan agar fungsi konektivitas dapat kembali berjalan dengan baik," kata Joko dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Baca Juga :
Kontrak Baru PTPP Capai Rp9,3 Triliun, Proyek Pemerintah Dominan(Pemulihan infrastruktur jalan terdampak bencana alam di Sumut. Foto: dok PTPP)
Penanganan longsoran gunakan teknologi pemetaan
Dalam pelaksanaannya, pekerjaan didukung teknologi survei dan pemetaan, meliputi Light Detection and Ranging (LiDAR), batimetri, dan fotogrametri. Teknologi tersebut digunakan untuk memperoleh data kondisi lapangan sebagai dasar perencanaan penanganan infrastruktur terdampak bencana.
Pekerjaan juga menggunakan box concrete sebagai alternatif pengganti dinding penahan tanah. Penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan kondisi masing-masing lokasi.
Proyek ini menggunakan skema kontrak Design and Build, yang mengintegrasikan proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dalam satu lingkup pekerjaan. Pendekatan tersebut diterapkan untuk menangani titik-titik longsoran dengan karakteristik dan kondisi lapangan yang beragam.
"Penerapan teknologi survei dan pemetaan serta metode penanganan yang sesuai dengan kondisi lapangan menjadi bagian dari upaya kami untuk menjaga kualitas pekerjaan, keselamatan kerja, dan ketepatan pelaksanaan, sehingga infrastruktur yang ditangani dapat mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik," beber Joko.
