Prancis Kerahkan 70.000 Polisi, Museum-Museum Besar di Paris Ditutup

Grand Palais di Paris, yang menjadi lokasi penyelenggaraan pameran seni Art Basel, terlihat pada Jumat (23/10/2026). Penyelenggara membatalkan rangkaian acara akhir pekan menyusul rencana demonstrasi antipemerintah. (Sumber: AP Photo/Teresa Suarez)

PARIS, KOMPAS.TV – Pemerintah Prancis mengerahkan hingga 70.000 personel kepolisian di seluruh negeri dan menutup sejumlah museum besar di Paris untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi baru, Sabtu (24/10/2026).

Langkah tersebut diambil untuk mencegah terulangnya kerusuhan pekan lalu yang diwarnai penjarahan, pembakaran mobil, serta serangan terhadap gedung-gedung publik.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez mengatakan, pengerahan personel kepolisian akan didukung helikopter, kendaraan lapis baja, dan meriam air.

Pemerintah mengantisipasi jumlah demonstran kembali membeludak setelah lebih dari 500.000 orang turun ke jalan pada pekan sebelumnya.

Kerusuhan sebelumnya meninggalkan kesan bahwa pemerintah kehilangan kendali atas situasi keamanan, setelah kelompok perusuh bertopeng menargetkan sejumlah toko dan pusat kota di Paris maupun kota-kota lainnya.

Museum dan Pusat Bisnis Ditutup

Sejumlah museum utama di Paris, termasuk Museum Louvre, Museum Orsay, Museum Picasso, dan Grand Palais, ditutup pada Sabtu untuk mengantisipasi gangguan keamanan.

Pameran seni internasional Art Basel yang dibuka untuk umum pada Jumat juga membatalkan rangkaian acara akhir pekan akibat ancaman kerusuhan.

Baca Juga: Khawatir Ada Kerusuhan, Louvre dan Sejumlah Museum Besar di Paris Tutup Sabtu

Para pemilik toko di Paris telah memasang papan kayu untuk melindungi tempat usaha mereka. Di sekitar Place de la République, salah satu titik kerusuhan pekan lalu, sebuah kantor bank dan sejumlah tempat usaha terlihat ditutup dengan panel kayu.

Seperti dikutip dari The Associated Press, Kepala Kepolisian Paris Patrice Faure sebelumnya meminta para pemilik toko mempekerjakan petugas keamanan. 

Namun, ia kemudian menegaskan bahwa perlindungan terhadap pemilik usaha dan tempat usaha merupakan tanggung jawab pemerintah.

Sekitar 3.000 toko di seluruh Prancis mengalami kerusakan atau penjarahan pada pekan lalu.

Sejumlah Demonstrasi Dilarang

Aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung di Paris dan Marseille. Namun, pemerintah daerah melarang sejumlah unjuk rasa di kota lain, termasuk Lyon, Nice, dan Montpellier.

Larangan tersebut menuai kritik dari serikat pekerja yang menilai kebijakan itu melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Di Limoges, sebuah dugaan aksi pembakaran bahkan nyaris menghancurkan gedung balai kota yang berasal dari abad ke-19.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan langkah-langkah pengamanan diperlukan untuk melindungi pusat kota, tempat usaha, dan gedung-gedung publik.

Baca Juga: Ribuan Orang Berunjuk Rasa di Paris setelah Pengadilan Batalkan Larangan Demonstrasi

Krisis ini terjadi ketika masa jabatan Macron mendekati akhir dan popularitasnya berada pada titik terendah sejak menjabat pada 2017.

Demonstrasi juga akan menjadi sorotan di Orléans, sekitar 110 kilometer di selatan Paris. Sekitar 50 organisasi menyerukan aksi menentang kelompok sayap kanan di tengah kongres dua hari partai nasionalis dan anti-imigrasi pimpinan Marine Le Pen.

Aksi tersebut melibatkan serikat pekerja, partai-partai kiri, kelompok mahasiswa, serta organisasi antirasisme menjelang pemilihan presiden Prancis pada musim semi mendatang.

Protes Bermula dari Masalah Pendidikan

Gelombang demonstrasi bermula bulan lalu di sebuah sekolah menengah di tenggara Paris akibat kekurangan tenaga pengajar dan staf.
Aksi boikot kelas dan demonstrasi kemudian menyebar ke pinggiran Paris dan berbagai wilayah Prancis, termasuk kota-kota kecil.

Para pelajar menyoroti minimnya pendanaan sekolah dan kekurangan staf, terutama di kawasan berpenghasilan rendah. Sebagian demonstran juga menuntut reformasi sistem penerimaan mahasiswa yang dinilai tidak adil.

Seiring meluasnya aksi, tuntutan demonstran berkembang menjadi protes terhadap meningkatnya biaya hidup, beberapa bulan menjelang pemilihan presiden untuk menentukan pengganti Macron.

“Uang sekarang terkonsentrasi di tangan segelintir orang,” kata Victoria Ambrosini, kritikus seni sekaligus pengajar seni di Universitas Saint-Denis.

“Dan situasi ini sudah tidak bisa diterima lagi,” ujarnya.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tussie Ayu Editor : Gading-Persada

Sumber : The Associated Press