Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) pada 19 Oktober meningkatkan pembatasan yang sebelumnya diberlakukan secara terbatas menjadi perintah menyeluruh. Semua lembaga sipil federal diwajibkan menghapus dan melarang penggunaan produk perusahaan kecerdasan buatan (AI) asal Tiongkok, DeepSeek, serta layanan pihak ketiga yang berbasis pada model AI tersebut.
EtIndonesia.com Kementerian Perdagangan Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan itu pada hari berikutnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa model AI kini telah berubah dari sekadar perangkat lunak komersial menjadi objek persaingan dalam bidang keamanan nasional dan kedaulatan teknologi.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menerbitkan pemberitahuan di Federal Register (Lembaran Negara Federal), yang mengharuskan lembaga sipil federal menghapus produk DeepSeek dari sistem teknologi informasi (TI) mereka.
Larangan tersebut juga mencakup perangkat dan layanan pihak ketiga yang dikembangkan dengan memanfaatkan model DeepSeek, serta menghentikan pengadaan produk semacam itu di masa mendatang.
DHS menyatakan bahwa server DeepSeek berada di daratan Tiongkok. Hukum setempat memberikan pemerintah akses yang luas terhadap infrastruktur perusahaan swasta. Selain itu, model DeepSeek berpotensi mengandung perangkat lunak berbahaya, celah keamanan, atau “berbagai jalur ancaman”.
Karena itu, pemerintah AS khawatir bahwa ketika pegawai atau kontraktor pemerintah menggunakan perangkat AI tersebut, data sensitif dapat dikirimkan ke server di daratan Tiongkok.
Pemberitahuan ini meningkatkan pembatasan yang sebelumnya hanya diberlakukan secara terbatas menjadi perintah menyeluruh. Sebelumnya, pada Juli, DHS telah mengeluarkan memo internal yang meminta lembaga-lembaga federal memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar dari situs web pemerintah guna mengantisipasi potensi risiko DeepSeek.
Cai Xiaoli, mantan insinyur pengujian perangkat lunak di Alibaba, menilai bahwa pertimbangan utama DHS adalah risiko kebocoran data, ketergantungan tersembunyi dalam rantai pasokan, serta mekanisme penyaringan model AI yang tidak transparan.
Cai Xiaoli, mantan insinyur pengujian perangkat lunak di Alibaba, mengatakan: “Dalam sistem interaksi model AI berskala besar, catatan interaksi dan struktur prompt (instruksi) sering kali disimpan secara terus-menerus. Jika lembaga federal AS menggunakan model yang berasal dari Tiongkok, ada risiko dokumen pemerintah yang sensitif dikirim kembali ke server di wilayah Tiongkok.
“Dari perspektif tata kelola rantai pasokan perangkat lunak, model turunan yang disematkan melalui pihak ketiga sulit diperiksa sepenuhnya hanya dengan pemindaian statis untuk mendeteksi pintu belakang yang tersembunyi. Selain itu, sejak proses pelatihan, model tersebut mungkin telah memiliki mekanisme tersembunyi yang mengikuti persyaratan penyensoran ideologis PKT.
“Karena itu, DHS AS memilih untuk memutus risiko keamanan sistemik tersebut dari sumbernya.”
Pada malam 20 Oktober, Kementerian Perdagangan PKT menyatakan “ketidakpuasan yang kuat dan penentangan tegas” terhadap kebijakan tersebut. Kementerian itu mengkritik AS karena menerapkan pembatasan diskriminatif terhadap perusahaan AI Tiongkok dengan alasan keamanan nasional, dan menuduh Washington “memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan”.
Shao Qiliang, seorang pengusaha di bidang TI di Shanghai, mengatakan bahwa dalam lingkungan Tiongkok daratan, data pengguna dari luar negeri memang menghadapi risiko.
“Secara khusus, sebagai perusahaan AI asal Tiongkok, pengembangan dan pelatihan model AI DeepSeek, serta pemrosesan dan penyimpanan datanya, semuanya dilakukan di daratan Tiongkok. Jika lembaga federal AS menggunakan DeepSeek, informasi pemerintah dalam jumlah besar pasti berisiko dikuasai oleh PKT. Ini merupakan risiko besar di tingkat nasional yang tidak dapat ditanggung,” katanya.
“Demikian pula, pengguna di luar negeri yang menggunakan layanan AI dari daratan Tiongkok juga berisiko membuat data mereka dikuasai PKT. Hal ini akan menimbulkan risiko keamanan informasi, baik bagi individu maupun perusahaan,” ujarnya.
Pihak Tiongkok juga menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan. Sebelumnya, pada 16 Oktober, Kementerian Perdagangan Tiongkok baru saja menerbitkan rancangan aturan yang berencana memperketat pengendalian ekspor terhadap 23 jenis teknologi terkait AI.
Cai Xiaoli mengatakan: “DeepSeek merupakan contoh utama yang digunakan PKT untuk propaganda bahwa Tiongkok telah berhasil menembus blokade teknologi Barat. Larangan AS secara langsung melemahkan narasi yang digunakan rezim tersebut untuk membenarkan legitimasi kekuasaannya.
“Alasan yang lebih mendalam adalah PKT khawatir larangan AS akan berkembang menjadi pemeriksaan kepatuhan rantai pasokan secara global. Hal itu dapat memaksa perusahaan-perusahaan arus utama di Barat untuk sepenuhnya menyingkirkan model AI Tiongkok yang menerapkan penyensoran dalam persaingan teknologi.
“Karena itu, PKT harus melakukan penyeimbangan politik untuk mencegah industri AI Tiongkok terpinggirkan dalam akses ke pasar global dan ekspansi bisnis.”
Meningkatnya gesekan antara AS dan Tiongkok terkait AI menunjukkan bahwa model AI secara bertahap telah berubah dari perangkat lunak komersial biasa menjadi instrumen utama dalam keamanan nasional, kebijakan industri, dan persaingan geopolitik.
DeepSeek diluncurkan pada pertengahan Januari tahun lalu. Perusahaan tersebut mengklaim mampu mencapai kinerja yang kompetitif dengan biaya pelatihan yang relatif rendah.
Namun, OpenAI dan Anthropic pernah menuduh DeepSeek dan laboratorium AI Tiongkok lainnya menggunakan teknik “distilasi”, yaitu memanfaatkan keluaran dari model AI Amerika untuk melatih atau meningkatkan model mereka sendiri. Menurut tuduhan tersebut, cara ini merupakan bentuk pencurian kemampuan teknologi AS.
Shang Ya/Chang Chun/Gao Yu
