Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk meneruskan sisa masa jabatan 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (23/10/2026).
Pengangkatan Asep sebagai Bupati Bekasi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Pelantikan itu mengakhiri tugas Asep sebagai Wakil Bupati Bekasi. Ia kini melanjutkan roda pemerintahan Kabupaten Bekasi menyusul adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap ijon proyek yang menjerat Bupati sebelumnya, Ade Kuswara Kunang.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah arahan kepada Asep, terutama mengenai pembenahan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta Pemkab Bekasi memiliki target konkret untuk menyelesaikan persoalan jalan rusak yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
"Di tahun 2027, Bupati Bekasi targetkan tidak boleh ada lagi jalan bolong di Bekasi. 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi," ujar Dedi Mulyadi dikutip tvOnenews.com dari Antara, Sabtu (24/10/2026).
Selain menekankan pembangunan infrastruktur, Dedi mengingatkan Asep agar menjalankan tanggung jawab pemerintahan secara profesional dan tidak mencampurkannya dengan kepentingan bisnis yang bersifat pribadi.
"Bupati fokus saja pada pekerjaan. Saya yakin gaji bapak sudah cukup. Pokoknya bupati fokus saja pada pekerjaan," ucapnya.
Dedi juga meminta peningkatan layanan kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, latar belakang Asep sebagai dokter dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis, termasuk bagi warga yang membutuhkan bantuan di rumah.
"Coba bisa sediakan dokter keluarga di setiap desa dan kelurahan. Kalau warga sakit dijemput ambulans, itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti punya dokter pribadi, itu baru luar biasa," terangnya.
Sementara itu, Asep menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, termasuk dalam hal penyerapan anggaran dan respons terhadap pengaduan warga. Ia menyebut jajaran perangkat daerah telah menyepakati target penyerapan anggaran sebesar 97 persen.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan layanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur. Target yang menjadi sasarannya saat ini memastikan masyarakat Kabupaten Bekasi mendapat akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
