Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) merespons pemangkasan pasokan gas dari Indonesia. Menurut EMA, volume yang dipotong kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura.
Dikutip dari The Straits Times pada Minggu (25/10), juru bicara EMA mengatakan, berdasarkan informasi dari para importir gas alam Singapura, total pengurangan pasokan mencapai 17 BBTUD selama 18 hari. Sementara itu, kebutuhan gas harian Singapura lebih dari 1.000 BBTUD.
“EMA memahami bahwa para importir kami akan menempuh segala upaya yang relevan sesuai dengan kontrak mereka terkait gangguan pasokan gas tersebut,” kata juru bicara itu.
EMA menyatakan sudah memiliki rencana antisipasi menghadapi pengurangan pasokan. Dalam beberapa bulan terakhir, Singapura juga sudah beberapa kali mengurangi pasokan gas sebesar 20 BBTUD hingga 100 BBTUD akibat pemeliharaan terencana maupun mendesak.
Kekurangan itu berhasil ditutup dari sumber gas lain tanpa gangguan. EMA menegaskan pasokan energi Singapura cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Singapura memakai gas alam untuk memenuhi 95 persen kebutuhan listriknya. Gas itu masuk lewat pipa dari Malaysia dan Indonesia, juga dalam bentuk gas alam cair (LNG) dari berbagai negara.
“Selain dari Indonesia, Singapura mengimpor gas alam dari berbagai sumber lain di seluruh dunia. Perusahaan pembangkit listrik juga diwajibkan mempertahankan cadangan bahan bakar yang cukup untuk pembangkitan listrik, termasuk cadangan diesel,” kata juru bicara EMA.
Dari sisi jaringan, gas dari Sumatera saat ini diekspor ke Gas Supply, sedangkan gas dari Laut Natuna disalurkan lewat pipa bawah laut langsung ke fasilitas penerimaan milik Sembcorp Gas.
Berdasarkan laporan tahunan Sembcorp Industries 2023, perusahaan itu menandatangani perjanjian penjualan senilai sekitar 1,9 miliar dolar Singapura untuk mengimpor gas alam lewat pipa dari lapangan West Natuna. Perjanjian itu diperkirakan berlaku hingga 2028.
Sebelumnya, SKK Migas mengambil langkah memangkas volume ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 miliar BBTUD. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut kebijakan itu efektif mulai Sabtu (24/10), dengan alokasi pengurangan 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera.
