Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027.
Pembiayaan tersebut diarahkan untuk menggerakkan ekonomi daerah dan memperluas akses permodalan bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Pembentukan DNKK menjadi bagian dari perubahan arah kebijakan keuangan inklusif. Pemerintah kini tidak hanya berfokus pada perluasan akses layanan keuangan dan kepemilikan rekening, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 yang menempatkan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menegaskan, pertumbuhan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai lapisan
Hal itu mencakup petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, hingga keluarga yang mengandalkan beragam sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” tegas Presiden Prabowo, dikutip Minggu (25/10/2026).
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027.
Pembiayaan akan menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, penduduk di wilayah terpencil dan tertinggal, serta warga perkotaan berpenghasilan rendah.
Prabowo juga mengapresiasi penyaluran kredit yang sejauh ini mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta orang.
"Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah," kata Presiden.
Kepala Negara menambahkan, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan secara makro.
