Rencana pemerintah memperluas skema government-to-person (G-to-P) atau transfer langsung ke rekening penerima untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) mendapat respons positif dari masyarakat. Kebijakan yang memotong rantai birokrasi ini dinilai menjadi solusi paling transparan untuk memberantas praktik penyelewengan di lapangan.
Iman, salah seorang warga Jakarta, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan transfer langsung ini. Ia menilai skema tersebut memastikan dana bantuan diterima utuh oleh masyarakat.
"Sangat setuju karena tidak ada potongan, jadi dananya langsung masuk. Namun, pemerintah tetap harus memastikan datanya benar-benar tepat sasaran ke si penerima bansos," ungkap Iman, dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Minggu 25 Oktober 2026.
Senada dengan Iman, warga lainnya bernama Syamsiah menyebut sistem penyaluran langsung ke rekening pribadi akan jauh lebih akurat dan aman dibandingkan metode pembagian bantuan konvensional sebelum-sebelumnya.
Baca Juga :
Dukungan serupa ditekankan oleh Iqbal, yang menyoroti kerawanan pemotongan dana jika bansos masih disalurkan melalui aparat wilayah.
"Selama ini kalau lewat orang ketiga, misalnya dari pihak desa, takutnya salah sasaran atau diselewengkan. Walaupun memang berat jika warga harus repot buka rekening bank, tapi di sisi lain itu lebih menjamin mereka bisa mendapatkan bantuan secara langsung tanpa perantara," jelas Iqbal.
Sistem penyaluran bansos via transfer perbankan ini merupakan bagian dari persiapan peluncuran program Perlinsos Digital pada November 2026 mendatang. Melalui kebijakan ini, pemerintah sekaligus mendorong inklusi keuangan lewat target "satu orang satu rekening" agar hak finansial masyarakat miskin dapat tersalurkan secara penuh tanpa ada kebocoran anggaran.
