Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengusulkan agar lahan dan kawasan hutan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilindungi dari alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Dia menilai, penanganan karhutla harus disertai pembenahan kebijakan tata ruang dan perlindungan kawasan hutan.
Advertisement
Menurut Hasto, pemerintah perlu menerapkan moratorium pemanfaatan hutan agar kawasan tersebut tidak mudah dialihfungsikan untuk kepentingan perkebunan. Ia mencontohkan kebijakan pada era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, yang juga menjabat Ketua Umum PDIP.
“Maka mengapa Ibu Mega (Ketua Umum PDIP) ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan,” kata Hasto.
Selain perlindungan kawasan hutan, Hasto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang membuka lahan dengan cara membakar.
Menurut dia, sanksi tegas diperlukan, terutama jika lahan yang dibakar kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.
“Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit,” ungkap Hasto.
Hasto juga menyoroti dampak perkebunan kelapa sawit terhadap pertumbuhan tanaman lain. Ia mengutip pandangan Megawati yang menilai tanaman sawit cenderung menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya.
“Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia enggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya,” ucap Hasto.
