JAKARTA, DISWAY.ID-- Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menegaskan Morgan Stanley Capital International (MSCI) berbeda dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Menurutnya, MSCI merupakan organisasi nonpemerintah yang independen dan tidak memiliki agenda politik dalam menilai pasar modal berbagai negara.
BACA JUGA:Effendi Gazali Soroti Legalitas Pendidikan Asing, Pemerintah Diminta Pastikan Hak Siswa
“MSCI bukan IMF, lembaga internasional yang dulu mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu, dan sering juga menimbulkan protes amarah rakyat,” kata Dino dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun Instagramnya, dikutip Minggu, 25 Oktober 2026.
Dino mengatakan, MSCI menjadi salah satu acuan utama investor global sehingga penilaian lembaga tersebut bertumpu pada kepercayaan dan tolok ukur yang telah ditetapkan.
Menurut Dino, MSCI menerapkan kriteria yang sama terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, China, India, Korea Selatan, Brasil, dan negara lainnya.
BACA JUGA:Hasto Sampaikan Pesan Megawati ke Peserta Napak Tilas Sumpah Pemuda
Karena itu, dia menilai penilaian terhadap pasar modal Indonesia tidak semestinya langsung dikaitkan dengan teori konspirasi atau kepentingan politik tertentu.
“MSCI itu organisasi non-pemerintah yang netral, independen, dan tidak berkepentingan. Dan karena itu, MSCI menjadi acuan utama bagi para investor global. Modal dasar MSCI adalah kepercayaan (trust),” ujarnya.
Dino menyebut, bobot Indonesia dalam indeks MSCI pernah mencapai sekitar 2,6 persen, tetapi kini turun menjadi sekitar 0,3 persen.
Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kondisi pasar modal Indonesia berdasarkan kriteria yang digunakan MSCI.
BACA JUGA:Dino Patti Djalal Minta Hentikan Buzzer Serang MSCI
Dia juga membandingkan angka tersebut dengan sejumlah negara lain. Dalam paparannya, Dino menyebut bobot China sekitar 20 persen, India 11 persen, Korea Selatan 18 persen, Brasil 4,8 persen, Meksiko 1,7 persen, Uni Emirat Arab 1,27 persen, dan Afrika Selatan 3 persen.
“Tidak ada konspirasi, hanya ada penilaian yang profesional dan merata kriterianya bagi semua,” kata Dino.
Dia menilai, pemerintah Indonesia seharusnya merespons persoalan MSCI dengan memahami standar yang digunakan dan mengevaluasi persoalan pasar modal dari dalam negeri.
- 1
- 2
- »
