Mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto, atau Widodo AS, meninggal dunia akibat sakit di Jakarta, Sabtu (24/10/2026) malam. Tugas selaku pucuk pimpinan TNI dijalankannya pada masa transisi reformasi. Ia pun mengawali reformasi di tubuh TNI dengan menanamkan pentingnya profesionalisme prajurit.
Kabar duka akan wafatnya Widodo AS dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Muhammad Nas lewat pesan singkatnya, Minggu (25/10/2026) siang. “Betul. Kita semua berduka atas kepulangan beliau dan sama-sama kita doakan semoga Husnul Khotimah,” tulisnya.
Widodo AS menjalani upacara pemakaman secara militer, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu siang. Upacara pemakaman itu dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan dimulai sekitar pukul 13.00. Sederet prosesi terentang dari penghormatan, penurunan jenazah, hingga tabur bunga berlangsung penuh khidmat.
Upacara pemakaman itu turut dihadiri sejumlah sosok penting, antara lain, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, hingga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hatta Rajasa.
Selain mereka, ada juga Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono.
Kedukaan mendalam ternyata bukan hanya dirasakan kolega-kolega Widodo AS yang kebanyakan tentara. Dari kalangan sipil, perasaan yang sama beratnya itu dirasakan oleh Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini, yang pernah menjadi anggota MPR RI pada 1998. Pada era itu, ia menyaksikan bagaimana Widodo AS mengerjakan tugas yang tak mudah untuk memulai reformasi dalam tubuh TNI pada masa transisi.
“Saya menjadi anggota MPR RI ketika itu dan berada dalam sidang bersama Widodo AS. Peranannya sebagai unsur TNI dalam Sidang Istimewa (SI) MPR RI Tahun 1998 sangat krusial karena tahun itu merupakan titik balik sejarah Indonesia,” kata Didik.
Didik menjelaskan, peranan pertama Widodo AS adalah menjaga stabilitas teritorial saat Sidang Umum MPR, pada Maret 1998. Hal itu berkaitan dengan tugasnya selaku Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat. Tugasnya relatif berat mengingat situasi sosial politik memanas akibat demonstrasi, sedangkan sidang kala itu memilih kembali Soeharto sebagai Presiden ketika besarnya penolakan warga sipil.
Selain menjalankan tugas lapangan, lanjut Didik, Widodo juga memimpin sidang langsung dalam transisi reformasi konstitusi. Ia ikut merumuskan ketetapan reformasi sebagai Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) II Badan Pekerja MPR yang bergerak cepat menyusun penataan sistem hukum negara baru melalui Sidang Istimewa MPR, pada November 1998.
“Ini peranan yang krusial karena ia harus merombak institusinya sendiri yakni ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang kemudian hari menjadi TNI. Beliau memimpin langsung pembahasan draf-draf rancangan ketetapan (rantap) yang melucuti produk politik Orde Baru, termasuk lembaganya sendiri,” kata Didik.
Didik mengungkapkan, salah satu warisan berharga dalam agenda reformasi yang dihasilkan Widodo AS adalah pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada rezim Orde Baru, ketetapan itu disalahgunakan sebagai instrumen indoktrinasi politik terpusat. Tak hanya itu, ia juga ikut merumuskan aspek penting seperti pembatasan masa jabatan Presiden.
Pada 1999, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, mengangkat Widodo AS menjadi Panglima TNI. Hal itu juga menjadi tonggak sejarah baru karena Widodo AS adalah pucuk pimpinan TNI pertama yang berasal dari Angkatan Laut. Dalam tugas anyarnya itu, Widodo diminta mengawal langsung berlakunya reposisi Dwifungsi ABRI, yang ditandai dengan pemisahan TNI dan Polri disertai pembagian peran bagi masing-masing satuan.
“Beliau memikul mandat besar untuk mengeksekusi penghapusan peran sosial-politik militer (Dwifungsi ABRI). Jalannya reposisi itu berlangsung melalui tahapan-tahapan krusial. Pemisahan TNI dan Polri (2000) harus dilaksanakan melalui perintah konstitusi (TAP MPR Nomor 6/2000), kepolisian resmi dikeluarkan dari struktur ABRI dan ABRI resmi dikembalikan menjadi TNI,” kata Didik.
Hingga 2002, Widodo AS mengemban tugas selaku pucuk pimpinan TNI. Semasa kepemimpinannya itu, institusi militer ditata ulang agar fokus sepenuhnya pada pertahanan negara. Sebaliknya, fungsi penjaminan keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat diberikan kepada Kepolisian RI.
Seiring fokus tugas urusan pertahanan, Widodo juga menghapus “doktrin kekaryaan” yang sebelumnya ikut dijalankan TNI. Pada era Orde Baru, perwira militer banyak menduduki posisi sipil semacam menteri, gubernur, bupati, hingga direksi BUMN lewat jalur kekaryaan.
“Laksamana Widodo AS mengawal proses kembali ke barak. Perwira aktif dilarang keras terlibat politik praktis maupun menduduki jabatan struktural sipil. Jika ingin masuk ke ranah birokrasi sipil, mereka diwajibkan untuk pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu,” kata Didik.
Didik sedikit menyayangkan ketika masa sekarang malah diwarnai gejala-gejala militerisasi ruang sipil. Kondisi itu berlawanan dengan semangat penegakan demokrasi dan supremasi sipil yang dibawa Widodo AS sewaktu transisi reformasi.
Baginya, Widodo AS berhasil meletakkan dasar-dasar bagi militer yang profesional, tunduk pada keputusan politik pemerintah, dan fokus pada modernisasi kekuatan pertahanan maritim dan kedirgantaraan nasional.
“Itu berarti mereduksi dominasi kultur tentara yang sangat kental dengan urusan sosiopolitik wilayah. Tetapi, kini kita belum menemukan lagi tentara reformasi seperti Widodo AS,” ujar Didik.
