SLEMAN -- Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) menyurati Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, untuk mendesak evaluasi independen dan terbuka terhadap kepatuhan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap lintas negara. Surat terbuka bertanggal 16 Oktober 2026 itu menyoroti krisis karhutla yang disebut telah berlangsung selama sekitar empat bulan di sejumlah wilayah Kalimantan.
Ketua SEMA UGM, Mesa Syafitra, membagikan salinan surat tersebut kepada wartawan. Dalam suratnya, SEMA UGM menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, akses pendidikan anak-anak, serta pemenuhan hak warga atas udara bersih.
Baca Juga
Hutan Wakaf Bisa Cegah Karhutla Sekaligus Jadi Sumber Penghasilan Warga
Menjalani Hari di Tengah Kabut Asap Karhutla
Pemprov Jabar Kerahkan Heli Water Bombing dan 500 Personil untuk Padamkan Karhutla Gunung Ciremai
"Pernyataan diplomatik semata tidak akan mampu menghilangkan kabut asap," tulis Mesa dalam surat terbuka tersebut, Senin (19/10/2026). SEMA UGM menilai dampak kebakaran tidak hanya dirasakan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga berpotensi meluas ke negara-negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas. Karenanya, mereka meminta ASEAN melakukan penilaian independen terhadap kepatuhan Indonesia pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yakni persetujuan regional untuk menangani pencemaran asap lintas batas. .rec-desc {padding: 7px !important;} Menurut SEMA UGM, persetujuan tersebut mencakup kewajiban negara pihak untuk memantau wilayah rawan kebakaran, mengambil tindakan pengendalian, mencegah pencemaran asap lintas batas, mengendalikan pembakaran terbuka, serta bertukar informasi dan bekerja sama dalam mitigasi kebakaran. SEMA UGM menilai evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan komitmen regional tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi juga tercermin dalam upaya pengendalian kebakaran dan perlindungan masyarakat terdampak. "Kami mendesak ASEAN untuk melampaui diplomasi tertutup dengan melakukan penilaian secara independen terhadap kepatuhan Indonesia pada Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas," demikian isi surat tersebut.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Yogya (@republikayogya)
