Di tengah ekonomi yang serba tak pasti, sejumlah warga Jakarta mulai menurunkan gaya hidup demi menjaga keuangan tetap aman. Dari meracik kopi sendiri hingga berhenti berlangganan pusat kebugaran, mereka mengubah kebiasaan sehari-hari untuk menekan pengeluaran dan menambah tabungan.
Kebiasaan ini belakangan ramai dibicarakan di media sosial dengan istilah downgrade lifestyle, yakni menurunkan standar gaya hidup untuk menekan pengeluaran. Caranya beragam, mulai dari beralih ke produk yang lebih terjangkau, mengurangi frekuensi rekreasi, sampai menunda pembelian barang yang belum mendesak.
Perubahan tersebut tidak selalu dipicu oleh penurunan penghasilan. Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan keberlanjutan pendapatan juga membuat sebagian orang memilih lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang.
Larasati (32), warga Jakarta Pusat, misalnya, kini lebih sering memasak sendiri daripada memesan makanan melalui layanan pesan antar. Ia juga membatasi kebiasaan menonton ulasan produk dan video unboxing di media sosial. Sebab, ia menyadari keinginan membeli barang kerap muncul setelah melihat produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
”Kadang awalnya cuma lihat-lihat, tetapi setelah melihat banyak ulasan, jadi merasa ingin beli juga. Sekarang saya lebih memilih tidak terlalu sering melihat konten seperti itu supaya tidak mudah tergoda,” ujar Larasati, Minggu (25/10/2026).
Dalam urusan perawatan kulit dan kosmetik, Larasati memilih tetap menggunakan produk yang sudah cocok. Ia tak lagi merasa harus mencoba setiap produk yang sedang ramai dibicarakan. Selain menghemat uang, kebiasaan ini membuatnya terhindar dari membeli produk yang akhirnya hanya tersimpan dan tidak terpakai.
Kebiasaan membeli kopi di luar rumah pun mulai ia kurangi. Jika ingin minum kopi, Larasati meraciknya sendiri dan membawa bekal dari rumah saat berangkat ke kantor. Pengeluaran yang tampak kecil itu ia tekan agar uangnya bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.
”Sayang kalau uang Rp 30.000-Rp 50.000 hanya untuk secangkir kopi. Lebih baik uangnya dipakai untuk membeli lauk yang bisa dimakan sekeluarga,” katanya.
Pilihan serupa ia terapkan saat mengisi waktu luang. Ketika bosan di rumah, ia memilih berjalan kaki atau mencari kegiatan yang tidak membutuhkan banyak biaya. Frekuensi menginap untuk staycation pun dikurangi. Jika sebelumnya bisa dua kali setahun, kini ia membatasinya menjadi sekali setahun.
Berhemat, menurut Larasati, bukan berarti menghilangkan semua kebiasaan yang disukai. Ia tetap memperhatikan pola hidup sehat, terutama kecukupan gizi dan asupan protein untuk keluarganya. Pengeluaran yang dikurangi adalah hal-hal yang masih bisa ditunda atau diganti dengan pilihan yang lebih hemat, bukan kebutuhan penting.
”In this economy, saya jadi lebih sadar uang keluar untuk apa. Saya pikir-pikir lagi, pengeluaran itu worth it atau enggak. Kalau ada kegiatan yang bisa dilakukan tanpa banyak biaya, kenapa tidak?” ujar Larasati.
Perubahan gaya hidup itu juga berkaitan dengan target keuangan keluarga Larasati. Bersama suaminya, ia memiliki pendapatan gabungan sekitar Rp 20 juta per bulan. Jika tahun lalu mereka menyisihkan Rp 5 juta setiap bulan untuk tabungan, mulai tahun ini keduanya berupaya menaikkan jumlahnya menjadi minimal Rp 7 juta per bulan.
Untuk mencapai target tersebut, mereka membatasi pengeluaran rumah tangga sekitar Rp 13 juta per bulan. Dari jumlah itu, Rp 3 juta digunakan untuk cicilan rumah dan Rp 2,5 juta untuk kebutuhan dua anak. Mereka juga menganggarkan Rp 2,5 juta untuk uang makan dan Rp 1 juta untuk belanja bulanan.
Pengeluaran lainnya mencakup Rp 500.000 untuk listrik, air, dan sampah, masing-masing Rp 1 juta untuk uang pegangan suami dan istri, Rp 1 juta untuk transportasi, serta Rp 500.000 untuk kebutuhan di luar pengeluaran rutin.
Meski telah berupaya mengendalikan pengeluaran, Larasati menyadari bahwa berhemat saja belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menambah simpanan. Karena itu, ia mulai mempertimbangkan cara untuk memperoleh penghasilan tambahan.
”Sebisa mungkin cari pendapatan tambahan. Mau coba buka bisnis kecil-kecilan, lagi mikir enaknya bisnis apa yang cocok,” ujarnya.
Gina (26), warga Jakarta Selatan, juga sepakat bahwa downgrade lifestyle sebaiknya diterapkan pada hal-hal yang tidak terlalu penting, tanpa mengorbankan kualitas kebutuhan utama.
Prinsip itu ia terapkan dengan mengurangi frekuensi makan di luar, berkunjung ke mal, hingga berbelanja melalui platform e-commerce. Dari kebiasaan tersebut, ia bisa menghemat hingga ratusan ribu rupiah setiap bulan.
Penyesuaian juga dilakukan dalam urusan perawatan diri. Untuk produk skincare (perawatan kulit), misalnya, Gina memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau, yakni tidak lebih dari Rp 200.000 per produk. Ia juga mengurangi frekuensi pergi ke salon dan menahan keinginan membeli pakaian baru.
”Dulu, setiap mau pergi liburan, penginnya ada minimal baju baru satu. Sekarang ya sudah, pakai yang ada saja. Kalau enggak sedang butuh banget, enggak beli dulu,” katanya.
Di sisi lain, Gina tetap berusaha menjaga pola hidup sehat. Meski tidak memperpanjang keanggotaan tahunan pusat kebugaran (gym) dan berhenti mengikuti kelas pilates, ia tetap rutin berolahraga di rumah menggunakan matras dan barbel, serta berlari pada sore hari.
Di tengah upaya mengurangi pengeluaran, Gina merasa terbantu dengan semakin banyaknya pilihan rekreasi gratis di Jakarta. Ia senang karena semakin banyak taman yang tertata baik dan bisa dikunjungi secara gratis, bahkan beberapa di antaranya buka 24 jam.
Pilihan transportasi umum yang semakin beragam turut membantunya mengatur pengeluaran saat bepergian. Dengan berbagai moda yang tersedia, Gina memiliki alternatif selain menggunakan kendaraan pribadi atau taksi daring.
Meski demikian, Gina berharap upaya menjaga pengeluaran tidak hanya bergantung pada kemampuan warga mengurangi belanja pribadi. Menurut dia, keterjangkauan harga kebutuhan pokok juga perlu menjadi perhatian, terutama untuk bahan pangan sehari-hari seperti ayam dan telur yang belakangan dirasakannya semakin mahal.
Yustisia (36), warga Jakarta Pusat, turut mengubah gaya hidup untuk menekan pengeluaran. Ia menjual mobilnya dan kini lebih banyak mengandalkan transportasi umum, termasuk KRL, untuk bepergian. Jika ingin bepergian bersama keluarga, ia sesekali menggunakan layanan taksi daring.
”Paling perlu mobil kalau mau main ke luar. Biasanya sekitar sekali dalam sebulan,” tuturnya.
Selain menjual mobil, Yustisia mengganti sepeda motor berbahan bakar bensin dengan motor listrik untuk menghemat biaya transportasi. Jika sebelumnya ia menghabiskan sekitar Rp 50.000 per minggu untuk membeli bensin, kini biaya pengisian daya motor listrik di rumah hanya sekitar Rp 40.000 per bulan.
Penghematan juga diterapkan di rumah. Ia mengurangi kebiasaan menyetrika pakaian serta menggunakan pendingin ruangan (AC) hanya pada malam hari atau ketika cuaca terasa panas dan gerah.
Untuk kebutuhan makan, Yustisia menyusun menu dan menyiapkan bahan makanan untuk sepekan (meal prep). Ia memilih menu sederhana yang bisa disantap bersama keluarga, bahkan untuk beberapa kali makan, agar pengeluaran lebih terkendali.
Saat berbelanja, ia juga memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan bahan makanan dengan harga lebih murah. Ia berburu diskon ayam menjelang pusat perbelanjaan tutup, memilih bahan makanan yang sedang promo, serta membeli sayuran ketika pasar hampir tutup.
Kebiasaan berhemat itu turut memengaruhi cara Yustisia menggunakan media sosial. Ia lebih memilih mengikuti influencer yang memberikan inspirasi positif dan mendorong pola hidup bijak. Sebaliknya, konten yang menonjolkan gaya hidup mewah dan konsumtif cenderung ia lewati agar tidak mudah tergoda mengikuti tren.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai, downgrading merupakan respons rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi. Rumah tangga berupaya mempertahankan pemenuhan kebutuhan utama dengan mengurangi pengeluaran yang lebih fleksibel.
Menurut Wisnu, ada dua faktor yang mendorong perubahan pola konsumsi tersebut. Pertama, pendapatan riil yang stagnan di tengah kenaikan harga kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan energi. Kondisi ini membuat daya beli menyusut meskipun pendapatan nominal tidak berubah.
Kedua, kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan keamanan pekerjaan pada masa mendatang. Ketidakpastian tersebut membuat masyarakat lebih berhati-hati membelanjakan uang dan membatasi pengeluaran untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya kondisi keuangan.
Menurut Wisnu, persoalan yang perlu diwaspadai bukanlah downgrading itu sendiri, melainkan meluasnya fenomena tersebut. ”Kalau fenomena ini meluas, terutama di kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, itu seharusnya jadi alarm bahaya bagi pemerintah,” jelasnya.
Di tengah kecenderungan masyarakat menekan pengeluaran, sejumlah indikator menunjukkan konsumsi masyarakat masih tumbuh positif. Kementerian Keuangan mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2026 tumbuh 5,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di Jakarta, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga tergolong tinggi. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan pada Agustus lalu, indeks literasi keuangan Jakarta mencapai 84,01 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 99,74 persen. Kedua indeks tersebut merupakan yang tertinggi secara nasional.
Sejumlah indikator ekonomi lainnya turut menunjukkan perkembangan positif. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, perekonomian Ibu Kota tumbuh 5,52 persen pada triwulan II-2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Jakarta juga menyumbang 16,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen Jakarta pada Agustus 2026 berada di level 150, yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Tingkat kemiskinan Jakarta pada Maret 2026 juga turun menjadi 3,96 persen.
”Adapun inflasi Jakarta pada akhir September 2026 tercatat 2,71 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen,” ujar Pramono.
Meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif, Pemprov Jakarta menyadari bahwa sebagian warga masih menghadapi tekanan biaya hidup sehingga harus lebih cermat mengatur pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, Pemprov Jakarta menyiapkan sejumlah program, mulai dari pengendalian inflasi dan penyelenggaraan pasar murah hingga pemberian bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Pemprov Jakarta juga berencana memulai pembangunan 11 rumah susun pada 2027 untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
Di bidang pendidikan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akan dilengkapi dengan beasiswa LPDP Jakarta yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Sementara itu, akses transportasi publik gratis akan diperluas mulai 2027 dengan menambah enam kelompok penerima manfaat.
