JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi benturan di tengah masyarakat menyusul rencana konser penyanyi tenor Andrea Bocelli di Indonesia. Dia menilai, kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan sensitivitas publik terhadap isu Palestina.
“Jangan sampai terjadi benturan di masyarakat karena persoalan ini. Risikonya terlalu mahal,” kata Sudarnoto di Matraman, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).
Baca Juga
MUI Minta Pemerintah Segera Tentukan Sikap Soal Konser Andrea Bocelli
Konser Andrea Bocelli di Borobudur Makin Dekat: MUI Tolak, Polda Jateng Sebut tak Ada Pembatalan
Dijadwalkan Akhir Bulan Ini, Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur Belum Kantongi Izin
Sudarnoto mengatakan, kelompok pembela Palestina dan kalangan anti-Zionisme menunjukkan dukungan yang semakin besar dalam merespons rencana konser tersebut. Dia juga menerima informasi mengenai rencana tabligh akbar yang akan digelar di dekat lokasi konser di Candi Borobudur pada hari dan jam yang sama dengan penampilan Bocelli.
Menurut dia, situasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar perbedaan sikap terhadap konser tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Kalau cita-citanya ada soal ekonomi, itu menarik. Tetapi, dengan cara-cara seperti ini, menghadirkan seorang Bocelli yang mendukung pembunuhan, secara moral tidak harus kita terima,” ujar Sudarnoto.
Ia menyatakan, ada pihak yang mulai mengadu MUI dengan umat beragama lain soal penolakan konser ini. "Sama sekali tidak ada maksud begitu, ini bukan soal agama dan bukan soal musik. Ini soal tak sensitifnya Bocelli soal isu Palestina," kata Sudarnoto menanggapi tudingan tersebut.
Sejumlah warga berkonvoi menuju Kantor Taman Wisata Candi Borobudur untuk menolak konser Andrea Bocelli di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026). - (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)
Sudarnoto juga mengungkapkan adanya pembicaraan informal mengenai kemungkinan aksi massa menjelang tanggal 31 Oktober dan 3 November. Dalam pembicaraan tersebut, muncul usulan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai respons terhadap rencana konser.
"Ini bisa memicu gesekan, jika bukan antarmassa mungkin antara massa dan pengawalan yang tentu akan berjalan ketat," kata Sudarnoto.
Selain itu, terdapat usulan agar DPR memanggil kementerian terkait untuk membahas persoalan tersebut. Sudarnoto menyebut Komisi X DPR turut disebut dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pelibatan parlemen.
Dia menilai, melihat perkembangan situasi saat ini, aksi demonstrasi berpotensi terjadi. Karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan dampak sosial dari keputusan yang diambil.
Sudarnoto menekankan, Indonesia perlu menjaga reputasinya sebagai negara yang membela Palestina dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut dia, upaya mendorong kegiatan ekonomi tetap penting, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan persoalan moral dan sensitivitas masyarakat.
“Kita harus menjaga bangsa ini supaya tidak bermasalah. Kita harus menjaga nama Indonesia sebagai pembela Palestina dan kemanusiaan,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali pendekatan yang digunakan agar kepentingan ekonomi tidak berujung pada ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Sudarnoto mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait rencana penyelenggaraan konser tersebut termasuk sejumlah menteri. ia kemudian mendapat informasi bahwa rencana konser telah lama dikomunikasikan dengan Polri dan memperoleh izin.
Dia menilai pemerintah tampaknya akan tetap melanjutkan rencana tersebut. Karena itu, Sudarnoto meminta agar pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan MUI dalam mengambil keputusan.
Dia juga menyampaikan telah mengirimkan dokumen primer dari 2010 kepada menteri terkait yang, menurut penjelasannya, berkaitan dengan persoalan penggalangan dana dan kelompok Zionis.
Sudarnoto menegaskan, MUI telah menyampaikan sikapnya. Jika pemerintah tetap melanjutkan konser, keputusan itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Kalau pemerintah terus melanjutkan rencana ini, itu urusan pemerintah. Urusan MUI dan umat sudah selesai,” katanya.
