Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul gugurnya sejumlah petugas dan relawan saat menjalankan operasi pemadaman.
Firman menegaskan keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla di Indonesia.
Evaluasi tersebut harus mencakup penguatan pencegahan, koordinasi lintas instansi, kesiapan peralatan, mitigasi risiko, serta penerapan standar keselamatan bagi petugas di lapangan.
Permintaan tersebut disampaikan Firman melalui keterangan pers pada Jumat (23/10/2026).
Firman Soebagyo Desak Evaluasi Menyeluruh Penanganan KarhutlaFirman menilai gugurnya petugas dan relawan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa serius yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan personel dan sistem perlindungan keselamatan yang memadai dalam menghadapi kebakaran.
“Gugurnya petugas dan relawan dalam penanganan karhutla harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah. Pencegahan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan keselamatan petugas harus diperkuat agar tragedi serupa tidak terulang,” ujar Firman dalam keterangan pers, Jumat (23/10/2026).
Politikus Partai Golkar tersebut meminta pemerintah memastikan seluruh personel yang terlibat dalam pemadaman memiliki dukungan peralatan dan prosedur keselamatan yang sesuai.
Ia juga menekankan pentingnya sistem mitigasi risiko untuk mengurangi ancaman terhadap petugas dan relawan selama menjalankan tugas.
DPR Minta Pemerintah Perkuat Deteksi Dini dan Patroli KarhutlaFirman mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah meluas.
Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi bagian utama dari strategi penanggulangan karhutla.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem deteksi dini dan peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran.
Selain itu, Firman meminta penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Ia menilai pencegahan yang efektif dapat membantu mengurangi risiko kebakaran meluas sekaligus membatasi bahaya yang dihadapi petugas pemadam.
Koordinasi Pemerintah, Manggala Agni, dan Relawan Harus DiperkuatFirman juga mendorong peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat terkait, Manggala Agni, dan kelompok relawan.
Menurutnya, kerja sama lintas instansi diperlukan agar penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
Koordinasi tersebut juga harus mencakup pembagian tugas, kesiapan personel, serta dukungan peralatan selama operasi berlangsung.
Firman menilai efektivitas penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memadamkan api, tetapi juga oleh perlindungan terhadap keselamatan seluruh petugas.
Karena itu, evaluasi perlu dilakukan terhadap penerapan standar keselamatan dalam setiap tahapan operasi pemadaman.
Firman Minta Negara Berikan Santunan kepada Keluarga Petugas yang GugurSelain meminta perbaikan sistem penanggulangan karhutla, Firman mendesak pemerintah memberikan perhatian kepada keluarga petugas dan relawan yang meninggal dunia saat bertugas.
Bentuk perhatian tersebut dapat berupa bantuan dan santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Negara juga harus memberikan perhatian kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas pengorbanan mereka. Jangan sampai pengabdian para petugas dan relawan yang mempertaruhkan nyawa demi melindungi masyarakat dan lingkungan tidak mendapatkan perhatian yang semestinya,” tegas politkus senior Golkar ini.
Firman menilai perhatian terhadap keluarga korban merupakan bagian dari tanggung jawab negara atas pengabdian personel yang bertugas melindungi masyarakat dan lingkungan.
Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
DPR Dorong Perbaikan Standar Keselamatan Operasi PemadamanFirman menyatakan peristiwa gugurnya petugas dan relawan harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penanggulangan karhutla secara menyeluruh.
Perbaikan tersebut mencakup kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan peralatan, efektivitas koordinasi, dan penerapan prosedur keselamatan.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah III itu berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan operasi pemadaman.
"Dengan demikian, upaya melindungi kawasan hutan, lingkungan, serta masyarakat tidak lagi harus dibayar dengan hilangnya nyawa petugas dan relawan," tandas legislator dapil Jateng III ini.
