JAKARTA, KOMPAS.TV – Analis politik, Adi Prayitno, menilai secara umum DPR ‘mencari aman’ dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait surat keterangan atau suket penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu, sebenarnya yang paling agresif menindaklanjuti putusan MK adalah kalangan aktivis dan pengggerak civil society yang mendatangi sejumlah anggota DPR dan partai politik.
“Di antara sekian begitu banyak yang didatangi oleh kawan-kawan para aktivis itu, sebenarnya secara officially secara kelembagaan yang menerima secara terbuka memang kawan-kawan PKS kan,” kata Adi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (26/10/2026).
Baca Juga: [FULL] Jubir PKS & Ketua DPP PSI Bahas Sejauh mana PKS Ajak Fraksi DPR Bahas Ijazah Gibran
Sementara partai lain seperti Golkar, menurutnya, tidak mewakili secara institutional hanya mewakili perseorangan. Ia mencontohkan Ahmad Doli Kurnia sebagai anggota Golkar.
“Tapi secara kelembagaan Golkar tidak pernah memberikan statement secara terbuka. Begitu pun dengan PKB ketika didatangi oleh kawan-kawan aktivis dianggap tidak terlampau mewakili sikap politik PKB secara kelembagaan,” ucapnya.
“Tapi, kalau PKS kan relatif dianggap mewakili sikap politik secara kelembagaan dan seterusnya."
DPR Tidak BulatIa berpendapat, saat ini secara umum DPR terkesan mencari aman dalam mengomentari putusan MK tersebut.
“Nah yang kedua, per hari ini saya lihat rata-rata secara umum di DPR itu terkesan memang cari aman kira-kira begitu untuk mengomentari terkait dengan putusan mahkamah konstitusi,” ujar Adi.
“Ya terbukti, semuanya kan masih sifatnya normatif, statement politiknya.”
Ia kemudian mencontohkan pernyataan politikus Gerinda yang mengatakan pertandingan dalam pemilu itu ada saatnya bertanding, ada saatnya juga berakhir, boleh kritis terkait dengan hasil pertandingan, tapi tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan selera karena sudah ada aturan main.
“Itu kan statement-statement normatif. Beberapa waktu yang lalu juga ada pernyataan dari kawan Gerinda yang mengatakan ya, untuk menghindari kegaduhan dan polemik seharusnya semua pihak menahan diri dan seterusnya,” tuturnya.
“Artinya yang ingin saya katakan adalah, kalau kita hitung kawan-kawan di DPR itu kan tidak bulat sikap politiknya.”
Ia menegaskan, sejumlah fraksi di DPR cenderung bersikap normatif. Bahkan, PKS pun belum secara resmi menyampaikan sikap politik mereka.
“Ada yang cenderung menghindari, ada cenderung yang memang sifatnya normatif, ada juga yang memang seperti kawan PKS gitu ya, tapi di dalam, di anggota dewan, Fraksi PKS belum secara konsolidatif mengusulkan ini sebagai sebuah sikap politik resmi,” tuturnya.
“Publik akan melihat kalau ini menjadi sebagai sebuah sikap politik resmi kalau kemudian muncul di fraksi, di kawan-kawan politisi PKS yang ada di Senayan.”
OposisiDalam dialog tersebut, Adi juga berpendapat multipartai ekstrem dalam sistem Kabinet Presidensial cenderung memunculkan adanya oposisi ‘dari dalam’.
“Memang ada kecenderungan yang disebut dengan soal potensi munculnya oposisi dari dalam. Jadi, partai-partai koalisi yang ada di dalam itu seringkali cenderung berbeda sikap politiknya dengan eksekutif yang diusungnya,” tuturnya.
Ia mengakui, hal semacam itu memang merupakan fenomena aneh yang terjadi di sistem pemerintahan Indonesia.
“Ini memang fenomena aneh di kita, dulu waktu PKS dan Golkar bersama dengan Pak SBY ada sejumlah kebijakan politik yang berbeda, misalnya soal hak angket Centuri PKS dan Golkar kalau tidak salah mendukung,” ujarnya.
“Sementara partai koalisional pemerintah yang mendukung Pak SBY saat itu sangat menolak termasuk juga soal kenaikan BBM saat itu, partai-partai koalisi Pak SBY menentang dan seterusnya dan seterusnya.”
Hal itu, kata dia, merupakan fenomena yang sering dianggap sebagai anomali dalam sistem presidensial.
Baca Juga: [FULL] Jubir PKS & Ketua DPP PSI Bahas Sejauh mana PKS Ajak Fraksi DPR Bahas Ijazah Gibran
“Di mana partai koalisi satu sisi bersamaan itu mendukung eksekutif presiden dan wakil presiden, tapi dalam banyak hal memang selalu muncul oposisi dari dalam, beda sikap politik kira-kira begitu,” ujarnya.
“Bahkan, kalau muncul soal hak angket, ataupun soal pansus terkait dengan Ijazah, ya ini juga pasti akan dianggap sebagai fenomena munculnya oposisi dari dalam.”
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- analis politik
- suket pendidikan gibran
- gibran
- dpr ri
