Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran penting sebagai peredam gejolak ekonomi, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian dan lonjakan harga komoditas energi.
Dalam paparannya, ia mencontohkan harga minyak dunia yang telah mencapai US$115-116 per barel, sementara pemerintah tetap menjaga harga sejumlah produk bersubsidi di dalam negeri.
Menurut Suahasil, salah satu fungsi utama APBN adalah menjaga stabilitas agar gejolak global tidak langsung mengganggu aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat.
"APBN itu menstabilkan. APBN tidak membiarkan kondisi ekonomi menjadi terlalu fluktuatif. Konsumsi masyarakat kita stabilkan," ujar Suahasil dalam sesi tanya jawab di acara Danantara TIIF 2026, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, APBN tidak hanya berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meredam tekanan ketika kondisi global bergejolak. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi di tengah tekanan eksternal.
Suahasil mencontohkan, ketika harga minyak dunia dalam paparannya berada di kisaran US$115-116 per barel, sejumlah produk bersubsidi di Indonesia tetap dipertahankan harganya.
"Supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi bisa terus berlanjut," katanya.
Kebijakan tersebut menunjukkan peran APBN sebagai instrumen stabilisasi. Namun, menjaga harga energi dan barang bersubsidi di tengah kenaikan harga minyak juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Di sisi lain, Suahasil menekankan bahwa kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan menjalankan kebijakan fiskal sangat bergantung pada penerimaan negara.
Ia mengingatkan pemerintah tidak bisa hanya menyusun daftar kebutuhan belanja tanpa memastikan sumber pendanaannya. Penerimaan negara harus dikumpulkan agar berbagai program dan pengeluaran pemerintah dapat dibiayai.
"Tidak bisa kemudian kita punya daftar keinginan, tapi kemudian tidak ada penerimaan negara. Penerimaan negaranya harus kita kumpulkan," tegasnya.
Suahasil menyebut Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara sekitar Rp3.400 triliun pada 2027, untuk membiayai belanja negara yang diperkirakan sekitar Rp4.000 triliun.
Dengan demikian, ketahanan APBN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga harga barang bersubsidi, tetapi juga oleh kapasitas mengumpulkan penerimaan serta mengelola belanja secara efektif.
(haa/haa)
