Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pembangunan halte Transjabodetabek di Kota Bekasi yang hingga kini belum terealisasi. Ia menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebenarnya tidak keberatan jika harus turun tangan membangun fasilitas tersebut, tetapi khawatir langkah itu justru menimbulkan persoalan kewenangan.
“Sebab kalau haltenya enggak dibangun, nanti kami yang bangunin, nanti salah malahan,” kafa Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
Baca Juga: Pemprov DKI-Pemkot Bekasi Perpanjang Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantargebang hingga 5 Tahun
Pramono mengungkapkan, dirinya kerap menerima keluhan dari pengguna Transjabodetabek, khususnya warga Bekasi, mengenai halte yang belum tersedia di wilayah tersebut.
“Ada pertanyaan dari para pengguna, terutama dari warga Bekasi, ‘Kenapa haltenya enggak dibangun-bangun?’ begitu,” tutur Pramono.
Pramono mengklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak keberatan apabila harus membangun halte untuk menunjang layanan transportasi di wilayah tersebut. Namun, persoalan pembagian kewenangan antarpemerintah daerah menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan.
“Tetapi kalau enggak dibangun, nanti kami yang bangunin enggak apa-apa juga,” tambahnya Pramono.
Di sisi lain, Pramono menilai koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi perlu diperkuat untuk meningkatkan konektivitas transportasi umum. Ketersediaan infrastruktur pendukung dinilai penting guna mempermudah mobilitas masyarakat.
Pramono merinci bahwa jumlah penumpang Transjabodetabek yang menuju Bekasi saat ini berkisar 4.000 hingga 5.000 orang per hari. Jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rute menuju Bogor yang mencatat sekitar 8.000 hingga 10.000 penumpang setiap hari.
“Sekarang memang yang paling tinggi itu Bogor. Bogor itu harian antara 8.000 sampai 10.000, Bekasi antara 4.000–5.000,” jelas Pramono.
Menurut Pramono, peningkatan konektivitas dan penyediaan fasilitas transportasi yang memadai berpotensi mendorong pertumbuhan jumlah pengguna Transjabodetabek di wilayah penyangga Jakarta, termasuk Bekasi.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak membedakan asal daerah masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Karena itu, ia berharap kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi dapat berjalan optimal, termasuk dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi umum bagi warga kedua wilayah.
