Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan dukungan penuh dan apresiasi yang tinggi terhadap langkah progresif Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan percepatan operasionalisasi serentak 15.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan bahwa percepatan ini merupakan megaproyek ideologis berbasis Pasal 33 UUD 1945 yang dirancang untuk mempercepat kedaulatan ekonomi rakyat di akar rumput, sehingga pelaksanaannya di lapangan tidak boleh terhambat oleh kelambatan birokrasi maupun kepengurusan.
Nurdin Halid menjelaskan bahwa instruksi Presiden sangat rasional dan berlandaskan pada alokasi investasi negara yang sangat masif.
"Negara telah mengalokasikan alokasi pemotongan Dana Desa sebesar Rp34,57 triliun per tahun selama 6 tahun untuk pembangunan gerai, fasilitas pendukung, hingga mobil operasional, serta alokasi APBN sebesar Rp7,5 hingga Rp8,5 triliun per tahun untuk membiayai gaji sekitar 80.000 manajer profesional," kata Nurdin Halid dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).
Mengingat total anggaran yang bergulir mencapai lebih dari Rp40 triliun per tahun, Nurdin menegaskan adanya kewajiban moral dan tanggung jawab besar bagi seluruh pengurus Kopdes Merah Putih, pemerintah daerah, hingga BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memastikan KDKMP segera beroperasi secara efektif dan produktif.
Ia membeberkan sejumlah data valid yang menunjukkan kesiapan infrastruktur dan kelembagaan Kopdes Merah Putih secara nasional.
"Secara hukum, 83.000 badan hukum KDKMP telah resmi terbentuk. Dari target 35.000 koperasi yang diproyeksikan beroperasi tahun ini, sebanyak 29.000 gerai fisik telah rampung 100 persen," ujar dia.
Selain itu, sebanyak 28.626 manajer pengelola telah mendapatkan pelatihan resmi dan 26.911 di antaranya telah menandatangani kontrak kerja serta siap ditugaskan dengan standar gaji Rp6,8 juta hingga Rp9,3 juta per bulan.
Di Jawa Tengah, lanjut dia, kesiapan ini terbukti dengan selesainya 28.309 gerai fisik serta 5.427 unit KDKMP yang telah beroperasi penuh dan terintegrasi secara digital melalui aplikasi SIMKOPDES.
Lebih lanjut, Nurdin Halid memberikan lima catatan kritis untuk memastikan keberlanjutan operasional Kopdes Merah Putih. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip universal koperasi yang berlandaskan kedaulatan anggota lewat RAT, fokus pada pelayanan kebutuhan riil warga desa, menghindari tumpang tindih dengan usaha lokal yang sudah berjalan, menjamin transparansi serta akuntabilitas tata kelola anggaran, serta mengoptimalkan partisipasi pemuda dan sumber daya lokal.
