jpnn.com, JAWA BARAT - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat membawa persoalan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Aksi demontrasi ini dilakukan di Taman Cikapayang, Kota Bandung, pada Senin (26/10/2026) petang.
BACA JUGA: Demokrasi Bukan Sekadar Panggung Pencitraan
Banyaknya massa yang ikut aksi demo, polisi mengalihkan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Dalam orasinya, mahasiswanya menilai penegakan hukum dan kebebasan sipil masih mengalami kemunduran.
BACA JUGA: Buka 19 Juta Lapangan Kerja, Apakah Janji Itu Masih Hidup?
Ketua BEM Universitas Sali Al-Aitaam (Unisal) Indra Wijaya (22) menegaskan keadilan di Indonesia saat ini masih belum berpihak kepada rakyat kecil.
"Melihat persoalan hari ini, hukum masih tajam ke bawah tumpul ke atas ," kata Indra di lokasi.
BACA JUGA: Greenpeace: Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?
Indra juga menyoroti wacana revisi Undang-Undang TNI dan Polri yang dinilai mengancam demokrasi serta kebebasan warga negara.
Menurutnya, regulasi tersebut berpotensi mengembalikan gaya pemerintahan yang represif.
"Apalagi dengan revisi UU TNI-Polri, muncul kekhawatiran rezim baru. Kebebasan sipil tidak bebas. Yang berdaulat hari ini seolah TNI dan Polri," tegasnya.
Selain isu demokrasi dan penegakan hukum, massa aksi turut mengritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dianggap selalu berulang tanpa penanganan konkret dari pemerintah.
"Ini sudah lama persoalan karhutla. Padahal kita punya intelijen dan instrumen negara yang seharusnya bisa mencegah ini sejak awal," ucap dia.
Hingga berita ini tayang massa masih bertahan menyampaikan orasi secara bergantian.
Sementara itu, jajaran kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya unjuk rasa dan mengatur rekayasa lalu lintas kendaraan di sekitar simpang Dago. (mcr27/jpnn)
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
