Pemerintah berencana menggelar akad massal rumah subsidi pada Desember 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, kegiatan itu akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Malang, Jawa Timur.
“Kami laporkan untuk 17 Desember di Malang (akad rumah subsidi) siap untuk dihadiri Bapak Presiden,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10).
Akad massal di Malang dilakukan untuk 71 ribu unit rumah subsidi yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan semacam itu bukan kali pertama digelar. Sebelumnya, pemerintah telah tiga kali melakukan akad massal rumah bersubsidi. Yang pertama berlangsung di Bogor, Jawa Barat, untuk 26 ribu titik rumah bersubsidi di Tanah Air pada September 2025.
Kegiatan kedua dilakukan di Serang, Banten, pada Desember 2025. Pada waktu itu ada sekitar 50 ribu unit rumah bersubsidi yang diakadkan. Sementara akad ketiga dilaksanakan tahun ini di Batang, Jawa Tengah. Ketika itu, ada 62 ribu rumah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diakadkan.
FLPP adalah skema pembiayaan KPR bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak dan terjangkau. Program tersebut menawarkan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap selama masa cicilan, tenor kredit hingga 20 tahun, serta uang muka mulai satu persen. Penerima yang memenuhi ketentuan juga dapat memperoleh Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Fasilitas tersebut dapat diakses oleh MBR yang memenuhi persyaratan, baik pekerja formal maupun informal, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pekerja lepas, dan buruh harian. Selain rencana akad massal, Ara menyebut Kementerian PKP juga diminta Prabowo untuk menyiapkan program kerja ke depan.
“Bagaimana Bapak Presiden ingin Indonesia nyaman, indah, memberdayakan UMKM. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan untuk program tahun depan,” ujarnya.
Penyaluran Kredit BP TaperaBadan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran FLPP atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 459.468 unit sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, memerinci realisasi tersebut terdiri atas 278.868 unit rumah sepanjang 2025 dan 180.600 unit rumah hingga 14 Oktober 2026.
"Sektor perumahan bukan hanya mengejar target realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pencapaian tiga juta rumah, tetapi juga membangun ekosistem. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami," kata Heru dikutip dari Antara.
Untuk mengejar target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026, BP Tapera berkolaborasi dengan pengembang perumahan guna mempercepat penyediaan rumah subsidi hingga akhir Desember.
Heru mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi potensi sekitar 39.000 unit rumah yang dapat mendukung percepatan penyaluran. Itu mencakup rumah siap huni (ready stock) maupun rumah yang masih dalam proses pembangunan.
Selain itu, BP Tapera memfokuskan strategi pemasaran di sejumlah provinsi yang memiliki potensi penyaluran besar berdasarkan capaian historis, tetapi penyerapannya masih perlu ditingkatkan.
"Fokus pemasaran kami yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Harapannya capaian sampai 31 Desember 2026 bisa melebihi realisasi tahun lalu yang sebanyak 278,8 ribu unit," ujar Heru.
