Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengeluhkan belum bisa melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dana operasional belum tersedia di virtual account (VA).
Menanggapi kondisi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap tiga faktor yang dapat menyebabkan pencairan dana operasional terhambat.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah SPPG tidak melaporkan penggunaan dana harian melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Padahal, pelaporan tersebut menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban keuangan sekaligus memastikan penggunaan anggaran dapat dipantau.
Baca Juga: Minyak Dunia Fluktuatif, Ini Perintah Prabowo soal Nasib Harga BBM
“Yang pertama, karena SPPG yang bersangkutan tidak melakukan pelaporan penggunaan dana harian dalam SIPGN atau Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan,” kata Tysa dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (27/10/2026).
Faktor kedua berkaitan dengan ketidaksesuaian data penerima manfaat yang dilayani SPPG dengan data SPS-2 yang telah ditetapkan. BGN menilai kesesuaian data tersebut diperlukan agar penyaluran MBG tepat sasaran dan penggunaan anggaran tetap mengikuti perencanaan.
"SPPG yang bersangkutan melayani penerima manfaat MBG yang tidak sesuai dengan data SPS-2, yaitu data Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2,” ujarnya.
Baca Juga: Pengamat: Prabowo Harus Tegas ke Jokowi Bahwa Kasus Gibran...
Selain masalah pelaporan dan ketidaksesuaian data, dana operasional juga bisa tidak tersedia karena SPPG kehabisan anggaran. Kondisi ini, menurut Tysa, dapat terjadi ketika pengelola tidak disiplin menggunakan dana sesuai ketentuan dan perhitungan yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Bisa saja SPPG yang bersangkutan itu juga mengalami kehabisan dana karena tidak disiplin dalam penggunaan dana sebagaimana yang telah ditetapkan dan diperhitungkan sebelumnya,” ungkap Tysa.
BGN menegaskan, ketersediaan dana operasional berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban administrasi dan pengelolaan anggaran oleh masing-masing SPPG.
