Bandung: Perjalanan pengelolaan keuangan negara di Indonesia memiliki akar sejarah sejak masa kolonial Belanda. Jejak perkembangan sistem administrasi dan pelaksanaan anggaran pemerintah tersebut dapat ditelusuri melalui koleksi Museum Perbendaharaan di Kota Bandung, Jawa Barat.
Edukator Museum Perbendaharaan, Arifiyana, mengatakan museum tersebut diresmikan pada 2016 sebagai ruang visualisasi perjalanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
"Secara khusus, museum ini merupakan diorama sekaligus visualisasi perjalanan panjang Direktorat Jenderal Perbendaharaan," kata Arif kepada Metrotvnews.com di Museum Perbendaharaan, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 27 Oktober 2026.
Museum Perbendaharaan menempati bangunan bersejarah yang memiliki hubungan erat dengan perjalanan pengelolaan keuangan. Gedung tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya nasional oleh kementerian yang membidangi kebudayaan pada saat penetapannya.
Salah satu bangunan dalam kompleks bersejarah itu ialah Gedung Dwi Warna yang dibangun pada 1940. Menurut Arifiyana, gedung tersebut pernah digunakan pada masa Hindia Belanda untuk mengelola dana pensiun bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga :
Cara Mudah Membedakan Uang Asli dan Palsu, Jangan Lupa Pakai 3D!
Bangunan itu juga memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955. Latar belakang sejarah tersebut memperkuat peran Museum Perbendaharaan sebagai sarana untuk mengenal perkembangan administrasi keuangan sekaligus memahami perjalanan pemerintahan Indonesia.
Salah satu koleksi yang menjadi perhatian ialah kitab Indische Comptabiliteitswet (ICW), yakni peraturan yang mengatur perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan pada masa Hindia Belanda.
"Salah satu koleksi penting yang dipamerkan ialah kitab indische Comptabiliteitswet (ICW), yaitu peraturan mengenai perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan pada masa Hindia Belanda," beber Arif.
Arif menjelaskan, dokumen tersebut tercatat sebagai Staatsblad 1925 Nomor 448 dan pernah menjadi pedoman bagi bendahara negara dalam melaksanakan tugasnya. Museum juga menyimpan versi asli dokumen tersebut sebagai bagian dari rekam jejak regulasi pengelolaan keuangan pemerintahan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Museum Perbendaharaan Kota Bandung. Metrotvnews.com/Roni Kurniawan
Selain dokumen hukum, museum menyimpan koleksi peralatan yang menggambarkan perubahan teknologi dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Perangkat yang dipamerkan mencakup alat hitung hingga komputer yang pernah digunakan untuk menunjang pekerjaan bendahara pada satuan kerja pemerintahan.
"Koleksi di museum ini juga menggambarkan perubahan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran pemerintah, mulai dari alat hitung hingga perangkat komputer yang pernah menunjang pekerjaan bendahara di satuan kerja pemerintahan," ungkap Arif.
Dokumentasi tersebut memperlihatkan perkembangan mekanisme pengelolaan anggaran, pencairan dana, serta pertanggungjawaban keuangan negara dari masa ke masa.
Di samping merawat koleksi, pengelola museum juga menjaga karakter asli bangunan yang ditempatinya. Status sebagai bangunan cagar budaya membuat perubahan pada fasad, struktur, dan elemen mendasar gedung dibatasi demi mempertahankan nilai sejarahnya.
"Melalui koleksi dokumen, peralatan, dan bangunan bersejarah, Museum Perbendaharaan berupaya memperkenalkan perjalanan panjang pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat sekaligus menjaga ingatan mengenai perkembangan tata kelola pemerintahan di Indonesia," tandas Arif.
