Kapolda Riau Irjen Arman Achdiat mengajak semua pihak memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Provinsi Riau. Kapolda juga mengajak insan pers berkolaborasi menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, serta mendukung upaya pencegahan persoalan sosial.
Hal itu disampaikan Kapolda Riau saat menggelar silaturahmi dan makan malam bersama wartawan mitra Polda Riau di Aula Kediaman Rumah Dinas Kapolda Riau, Jalan P Diponegoro Nomor 32, Pekanbaru, Senin (26/10) malam.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut dihadiri Wakapolda Riau, Kepala BNNP Riau, Irwasda Polda Riau, para pejabat utama Polda Riau, serta wartawan dari berbagai media yang selama ini menjadi mitra kepolisian.
Dalam sambutannya, Arman mengatakan pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi terbuka dan memperkuat kepercayaan antara kepolisian dengan insan pers.
"Saya percaya hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling mengenal, saling percaya, dan keterbukaan. Kami membutuhkan dukungan rekan-rekan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat," ujar Arman, Selasa (27/10/2026).
Kapolda yang telah mengabdi sekitar 34 tahun di institusi Polri itu menegaskan, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian utama Polda Riau, di antaranya pemberantasan narkoba, penanganan persoalan lingkungan hidup, serta pencegahan dan mitigasi konflik sosial, khususnya di kawasan perkebunan dan pelabuhan.
Terkait pemberantasan narkoba, Arman menyebut kondisi geografis Riau yang berbatasan dengan Malaysia dan memiliki wilayah perairan luas menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Karena itu, pengawasan dan pemetaan jalur rawan peredaran narkoba perlu terus diperkuat, termasuk di wilayah Rupat, Bengkalis, dan pulau-pulau sekitarnya.
Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Diperlukan pula langkah pencegahan melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta koordinasi lintas sektor bersama BNN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
(jbr/mei)
