Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) melalui program bedah rumah. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Pemprov Jatim, masih terdapat sekitar 2,2 juta rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur.
Arief Endro Utomo Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengatakan, persoalan rumah tidak layak huni sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan penanganan secara bertahap.
“Ini sebenarnya sudah lama. Tetapi dari Susenas BPS ini ada sekitar 2.200.000 rumah tidak layak huni yang ada di Jawa Timur, tersebar,” kata Arief dalam program Merawat Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, Pemprov Jatim telah menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni sejak 2019. Hingga saat ini, sekitar 40 ribu unit rumah telah mendapatkan intervensi melalui program tersebut.
Arief menjelaskan, penanganan Rutilahu dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah provinsi serta jajaran TNI melalui kerja sama pelaksanaan program bedah rumah.
Pada 2026, penanganan dilakukan melalui dua pola, yakni bantuan hibah yang dikerjakan bersama jajaran TNI dan pelaksanaan langsung oleh pemerintah provinsi.
“Tahun 2026 ini ditangani dengan dua pola. Dengan hibah yang dikerjakan oleh teman-teman Kodam, ini ada sekitar 1.900 unit. Kemudian tahun ini kami mencoba melaksanakan di 500 unit,” jelasnya.
Arief mengatakan, Pemprov Jatim berencana meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki pada 2027.
Menurutnya, penanganan melalui pemerintah provinsi ditargetkan mencapai sekitar 3.000 unit, sedangkan melalui kerja sama dengan jajaran TNI diperkirakan hampir 2.000 unit.
Dengan demikian, total rumah tidak layak huni yang berpotensi ditangani menggunakan anggaran daerah pada tahun depan mencapai sekitar 5.000 unit.
“Jadi total kemungkinan nanti tahun depan dari APBD itu ada sekitar 5.000 unit,” ujarnya.
Meski demikian, jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di seluruh Jawa Timur.
Arief mengakui, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang. Terlebih, setiap tahun masih berpotensi muncul rumah lain yang kondisinya semakin menurun dan membutuhkan perbaikan.
Rumah Tak Layak Huni Didominasi Masalah Struktur dan SanitasiArief menjelaskan, penentuan rumah tidak layak huni didasarkan pada sejumlah indikator, terutama kondisi struktur bangunan, lantai, ventilasi, dan fasilitas sanitasi.
Menurutnya, masih terdapat rumah masyarakat yang menggunakan dinding dengan struktur kurang memadai, berlantai tanah, hingga tidak memiliki jendela sebagai sarana sirkulasi udara.
“Yang paling banyak kami ini kan yang pertama struktur dinding. Kemudian yang kedua lantainya masih tanah. Kemudian rata-rata mereka enggak punya jendela,” ungkapnya.
Ia menyebut, persoalan paling mendasar adalah kondisi struktur bangunan yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, terutama ketika terjadi cuaca ekstrem.
“Yang paling membuat tidak layak huni sendiri adalah rumah itu tidak berstruktur. Jadi pokoknya asal berdiri. Khawatir nanti suatu ketika ada angin kencang, dia pasti akan terdampak,” jelasnya.
Selain struktur, keterbatasan fasilitas sanitasi juga menjadi perhatian pemerintah.
Arief mengatakan, sebagian penghuni rumah tidak layak huni belum memiliki jamban pribadi sehingga masih memanfaatkan fasilitas milik tetangga atau bahkan sungai.
Karena itu, pelaksanaan bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan dinding, atap, dan lantai, tetapi juga mencakup penyediaan sanitasi yang layak.
“Ketika rumah ini tidak layak diperiksa adalah strukturnya, jambannya juga diperiksa. Kalau memang tidak layak, bongkar, ditangani semua, sekali perbaikan,” katanya.
Usulan Bedah Rumah Melalui Pemerintah DesaUntuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemprov Jatim menggunakan sistem pengusulan yang melibatkan pemerintah desa dan kabupaten/kota.
Arief menjelaskan, pemerintah desa menjadi pihak yang mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan karena dinilai paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.
“Jadi desa ini mengusulkan langsung ke sistem kami. Kami langsung memverifikasi, kami akan cek itu dan itulah yang nanti kita lakukan,” ujarnya.
Setelah usulan masuk, pemerintah akan melakukan verifikasi untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sekaligus menyesuaikan sumber pembiayaannya.
Menurut Arief, penanganan Rutilahu dapat menggunakan anggaran dari tiga tingkatan pemerintahan, yakni pemerintah pusat, Pemprov Jatim, serta pemerintah kabupaten/kota.
Ia menyebut, pada 2026 pemerintah pusat juga memiliki program perbaikan rumah tidak layak huni di Jawa Timur dengan jumlah sekitar 36.444 unit.
Pembagian kewenangan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus menghindari tumpang tindih bantuan.
Arief menambahkan, pemerintah tidak hanya ingin memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi penghuninya agar mampu menjaga dan merawat tempat tinggal secara mandiri.
Dengan jumlah rumah tidak layak huni yang masih mencapai jutaan unit, penanganan secara bertahap dan kolaborasi lintas pemerintahan menjadi bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang aman, sehat, dan nyaman. (iss/ham)
