Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut peluncuran nasional Government Technology (GovTech) dijadwalkan pada 10 November 2026. Pemerintah menargetkan lebih dari 100 juta warga yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial telah terdaftar saat peluncuran tersebut.
Yusril menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (27/10). Ia menjelaskan, hingga saat ini sekitar 60 juta warga yang memenuhi syarat menerima bantuan sosial telah terdaftar dalam sistem GovTech.
“Ini kami kaitkan sekaligus sebenarnya dengan Government Technology (GovTech). Government technology itu kalau tidak ada perubahan sekitar tanggal 10, kami usulkan pada Presiden tanggal 10, akan di-roll out secara nasional. Karena per hari ini sudah 60 juta yang mendaftar... yang terdaftar di dalam GovTech itu yang qualified untuk menerima bansos,” kata Yusril.
Ia mengatakan pemerintah berharap jumlah warga terdaftar meningkat hingga lebih dari 100 juta orang ketika GovTech diluncurkan secara nasional pada November mendatang.
“Dan kita harapkan nanti waktu roll out oleh Presiden tanggal 10 November, itu sudah lebih 100 juta orang. Dan kita harapkan akhir tahun ini itu sudah seluruh penduduk Indonesia yang qualified, yang saya kira qualified untuk menerima bansos, itu sudah akan terdaftar,” ujarnya.
Penerapan GovTech diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengintegrasikan data pemerintah. Sistem tersebut juga mendapat apresiasi dari US-ASEAN Business Council saat pertemuan dengan pemerintah.
“Tadi kami dengan US-ASEAN Business Council, mereka juga sangat mengapresiasi ini karena akan mengurangi korupsi, akan juga membuat lebih transparan, akan membuat terintegrasi semua data yang ada,” tutup Yusril.
