Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transportasi Terintegrasi pada 2026.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk menjamin keberlanjutan dan pemerataan layanan transportasi umum di Jawa Timur.
Nyono Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur mengatakan, keberadaan peraturan daerah diperlukan agar pengembangan transportasi publik memiliki kepastian hukum dan dukungan anggaran dalam jangka panjang.
“Sekarang kami mohon dukungan, mohon agar ada Perda nanti tahun, insyaallah disahkan tahun ini,” kata Nyono dalam program Merawat Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, Raperda tersebut diharapkan segera mendapat persetujuan DPRD Jawa Timur sehingga pemerintah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melanjutkan pengembangan angkutan umum, termasuk layanan Bus Trans Jatim.
“Agar Perda ini segera disahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur sehingga menjadi pegangan kita bahwa nanti sustainable program ini, keberlanjutan daripada public transport ini tidak ada keraguan untuk dilanjutkan karena harus melaksanakan amanat Perda,” jelasnya.
Salah satu poin yang didorong dalam Raperda Transportasi Terintegrasi adalah penguatan pembiayaan transportasi publik.
Nyono mengatakan, pihaknya menginginkan adanya alokasi anggaran minimal lima persen untuk transportasi umum sebagai bentuk pengembalian manfaat kepada masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan bermotor.
“Karena di dalamnya itu ada margin minimal untuk public transport sebagai upaya, sebagai feedback pengembalian lagi layanan bagi masyarakat kita yang sudah membayar pajak kendaraan bermotor, yaitu minimal lima persen,” ujarnya.
Menurut Nyono, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menaikkan tarif angkutan umum, melainkan memperkuat pembiayaan agar layanan transportasi dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Ia mencontohkan Jakarta yang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,3 triliun untuk transportasi publik dari anggaran daerah sekitar Rp84 triliun. Selain itu, Kota Semarang juga disebut telah menerapkan alokasi minimal lima persen.
Meski demikian, Nyono menegaskan bahwa kemampuan anggaran setiap daerah berbeda sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung.
Ia menyebut, Pemprov Jatim telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Trans Jatim. Namun, tambahan alokasi anggaran tetap dibutuhkan untuk memperluas layanan secara merata.
“Namun kami ingin agar Trans Jatim ini lebih membumi lagi, lebih dirasakan merata oleh masyarakat kita,” katanya.
Nyono menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan jaringan Trans Jatim.
Di kawasan Gerbangkertosusila, misalnya, masih terdapat tiga koridor tambahan yang masuk dalam perencanaan. Sejumlah kawasan seperti Driyorejo dan Wiyung termasuk wilayah yang diharapkan dapat terlayani melalui perluasan tersebut.
“Kami sebetulnya di GKS itu masih kurang tiga koridor secara plan, secara perencanaan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemprov Jatim juga berupaya melakukan pemerataan layanan angkutan umum ke wilayah lain, termasuk Malang Raya.
Karena itu, keberadaan Raperda Transportasi Terintegrasi dinilai penting untuk memberikan kepastian pembiayaan sehingga perluasan jaringan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan.
Lebih lanjut, Nyono mengatakan, Raperda Transportasi Terintegrasi juga diharapkan menjamin keberlanjutan program transportasi publik meskipun terjadi pergantian kepala daerah.
Menurutnya, angkutan umum merupakan kebutuhan masyarakat yang harus mendapatkan dukungan secara berkelanjutan, bukan hanya menjadi program pada masa pemerintahan tertentu.
“Harapan kami adalah untuk keberlanjutan program. Siapapun pemimpinnya nanti akan melanjutkan program ini,” ujarnya.
Selain memberikan akses transportasi yang lebih luas, penguatan angkutan publik juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
Nyono menyebut, berdasarkan hasil studi, penggunaan transportasi umum dapat membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan sekitar 15 hingga 20 persen.
“Karena kepentingannya bukan kepentingan politik dari pimpinan daerah, tapi ini adalah kebutuhan warga masyarakat,” pungkasnya. (iss/saf/ipg)
