Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, upaya pemerintah Indonesia saat ini yang tengah mendefinisikan ulang kerugian negara hingga korupsi, merupakan bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum bagi para investor global.
Menurutnya, langkah ini perlu segera dilakukan karena banyak investor global yang selama ini bersemayam di Timur Tengah berencana angkat kaki, akibat berkepanjangannya konflik di kawasan Teluk itu.
"Orang tadi yang tidak nyaman di Timur Tengah karena perang antara satu negara dengan negara lain, dia mencari tempat di mana yang paling aman untuk taruh duitnya," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Bila pemerintah Indonesia tidak mampu cepat memberikan kepastian hukum, menurutnya akan banyak investor yang justru mencari tujuan ke negara lain. Ia mencontohkan, Singapura saja sudah mendapatkan dana investor senilai US30 miliar dalam satu kuarta pada tahun ini.
"Singapura contoh itu 30 miliar dolar bisa masuk di sana. Padahal keadaan Timur Tengah sekarang ini Hormuz dari open source dan semua yang kita lihat, kita tidak melihat ada harapan untuk segera berdamai dalam 2-3 tahun ke depan," paparnya.
"Ya kita berharap lebih cepat, tapi kita membuat worst case scenario kalau itu terjadi maka harga minyak itu tetap akan tinggi dan turunannya pun akan tinggi," tegas Luhut.
Seiring dengan perbaikan kepastian hukum itu, Luhut mengatakan, pemerintah juga tengah mempercepat realisasi pembentukan Family Office di kawasan International Financial Center.
"Presiden pun sudah mengarahkan untuk kita lakukan mungkin di Bali dalam waktu dekat ini, mungkin dalam berapa bulan ke depan. Dan di situ juga ada Family Office. Nah, Family Office ini pun sangat membutuhkan tadi kepastian hukum," paparnya.
Ia memastikan, dari banyak investor yang ia temui mayoritas ingin punya Family Office di Bali. Namun, masih mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia.
"Yang paling saya dengar dari banyak investor-investor besar itu, mereka suka Bali. Saya tanya juga, "Kenapa Bali?" "Ya kita senang di Bali," gitu. Nanti tergantung Presiden, Pak Presiden mau arahkan di mana. Tapi yang paling penting kepastian hukum harus jelas juga," ungkap Luhut.
(arj/arj)
