JAKARTA, DISWAY.ID - Kepastian anggaran menjadi faktor penting bagi keberlanjutan layanan publik di Jakarta.
Di tengah pembahasan APBD 2027 yang masih menunggu kepastian dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan skema pembiayaan daerah, masyarakat membutuhkan jaminan agar program prioritas seperti transportasi, bantuan sosial, pendidikan, dan penanganan banjir tetap berjalan.
Selasa, 27 Oktober 2026 Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama ketika pemerintah harus menyesuaikan rencana anggaran dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Pembahasan APBD 2027 sebelumnya mengalami penundaan setelah muncul kebutuhan untuk memastikan besaran dana bagi hasil serta persetujuan alternatif pembiayaan melalui obligasi daerah.
Perubahan tersebut turut memengaruhi perhitungan anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp82,88 triliun menjadi Rp82,24 triliun.
Dalam kondisi tersebut, setiap penyesuaian anggaran perlu dilakukan secara terukur. Pemerintah daerah harus menjelaskan program yang menjadi prioritas, dampak perubahan alokasi, serta langkah untuk menjaga agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.
BACA JUGA:Stok Beras 4,5 Juta Ton, Cadangan Beras Indonesia Unggul Jauh dari Negara ASEAN Lainnya
Bagi DPRD, pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Keterbukaan informasi juga diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana keputusan anggaran memengaruhi layanan yang mereka gunakan sehari-hari.
APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen untuk menjawab kebutuhan warga.
Karena itu, setiap perubahan anggaran perlu disertai kejelasan prioritas, alasan kebijakan, dan ukuran keberhasilan agar kepentingan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan Jakarta.
