Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, tak mempermasalahkan rencana pembangunan markas Kodam XXVI/Mataram di atas tanah kas desa (TKD) di Kalurahan Sidoluhur, Godean, Sleman. Namun, ia menekankan bahwa proses administrasinya harus diselesaikan sesuai aturan.
Pernyataan itu disampaikan Sultan usai pertemuan dengan Panglima Kodam (Pangdam) XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga di Kantor Gubernur DIY, Selasa (27/10).
“Ya nggak ada masalah, tapi kan proses administrasinya kan harus jalan. Itu kan ada aturannya ya sama dengan Polda, prosesnya sama lewat kabupaten, kalurahan,” ujar Sultan HB X dalam kesempatan tersebut.
Pangdam Mataram menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas di wilayahnya. Dalam pertemuan bersama Sultan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, Drajad meminta arahan dan membahas tentang keamanan serta rencana pembangunan markas Kodam XXVI/Mataram.
Drajad mengatakan, pembahasan perizinan dan kelanjutan pembangunan markas Kodam masih akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Ia menyebut prosesnya akan dipercepat setelah seluruh persyaratan dinyatakan selesai.
“Ya nanti kita bicarakan di tingkat pusat juga. Ya mungkin sudah diizinkan gitu kan, dan nanti kita proses lanjutan kami diskusi ke pusat juga,” katanya.
Drajad juga mengatakan, pihaknya menyampaikan laporan kepada Sultan HB X terlebih dulu sebelum melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah daerah dan pihak kalurahan.
“Ya pasti, kita akan komunikasi. Makanya kami lapor Ngarsa Dalem (Sultan HB X) dulu, nanti kami akan diskusi dengan kelurahan juga, dengan daerah lah, dan lain-lain,” kata Drajad.
Menurut keterangan Lurah Sidoluhur beberapa waktu lalu, lahan yang direncanakan itu berstatus Tanah Kalurahan. Penggunaannya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 24 Tahun 2024.
Area Kodam XXVI/Mataram diperkirakan seluas 9 hektare dan akan membawahi 10 Kodim, termasuk lima Kodim di Jawa Tengah yakni Klaten, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, dan Wonogiri.
