jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah penerima Bantuan Presiden (Banpres) penanganan karhutla untuk memanfaatkan alokasi anggaran secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel.
"Penggunaan banpres ini diupayakan sedemikian mungkin digunakan secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel," kata Herman Deru di Palembang, Selasa.
BACA JUGA: Soroti Kabut Asap di Palembang Berulang, HMI MPO Pertanyakan Penggunaan Banpres Rp100 Miliar
Ia mengatakan pengawasan penggunaan anggaran tersebut akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia juga berharap aparat penegak hukum (APH) turut mengawal penyaluran dan penggunaan bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan.
"Ini semua (banpres) akan dikawal oleh BPKP dan tentu kita berharap APH juga ikut (mengawal) untuk sama-sama menjaga ini, agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan," ujarnya.
BACA JUGA: Penerbangan Terganggu Kabut Asap, Gubernur Sumsel Tahan Penggunaan Anggaran Banpres
Ia menjelaskan pemerintah telah menyalurkan banpres tahap II senilai Rp100 miliar kepada 10 pemerintah daerah di Sumsel. Masing-masing daerah menerima bantuan sebesar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan karhutla.
Sepuluh daerah penerima bantuan tersebut meliputi Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
BACA JUGA: Pemerintah Salurkan Banpres untuk Tangani Karhutla, Menhut Tekankan Transparansi
Banpres tahap I yang disalurkan pada September 2026 juga mencapai Rp100 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada lima pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Ogan Komering Ilir (OKI) masing-masing Rp20 miliar, serta Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing Rp15 miliar.
Dengan demikian, total bantuan presiden untuk penanganan karhutla di Sumsel dalam dua tahap penyaluran mencapai Rp200 miliar.
Deru menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan tiga daerah yang belum menerima bantuan tersebut, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kota Lubuklinggau, dan Kota Pagar Alam, agar mendapat alokasi banpres melalui Kementerian Kehutanan.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
