Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong kementerian/lembaga (K/L) mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berbagai kegiatan yang dapat dikerjakan tahun ini ditargetkan selesai sebelum 31 Desember 2026.
Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Progres Pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menko PMK Sugiono.
Tito menjelaskan, penanganan bencana sebelumnya telah melalui tahap tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan nyawa, kemudian berlanjut ke masa transisi darurat.
Pada fase tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan berbagai kekuatan nasional, termasuk TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah (Pemda).
"Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di daerah terdampak telah kembali berjalan.
Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat, kini mulai pulih.
Pada sektor pelayanan dasar, pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan layanan internet relatif kembali normal.
Rumah sakit umum dan puskesmas juga telah berfungsi. Namun, masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana dan membutuhkan penanganan.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar telah kembali berjalan.
Dari 4.922 satuan pendidikan terdampak, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan pembelajaran di kelas darurat.
Penanganannya menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat (AD).
