Jakarta: Pemerintah berupaya menjaga kesehatan fiskal dengan meningkatkan pendapatan negara, memperbaiki kualitas belanja, serta mengelola pembiayaan secara hati-hati. Langkah ini dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu mendukung pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal perlu dijalankan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global. 3 Langkah Menjaga Kesehatan Fiskal Ada tiga langkah utama yang ditempuh pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal. 1. Mengoptimalkan pendapatan negara Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan sesuai kemampuan perekonomian. Pendapatan negara menjadi sumber penting untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari pelayanan publik hingga program pembangunan. 2. Meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja Anggaran perlu digunakan secara tepat sasaran agar setiap pengeluaran memberikan manfaat bagi masyarakat. Belanja negara juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan menjalankan program prioritas nasional. 3. Mengelola pembiayaan secara hati-hati Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan membiayai pembangunan dan risiko yang dapat memengaruhi keuangan negara. Pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung investasi produktif dan program prioritas.
Baca Juga :
Mengenal Utang Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Negara(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com) Mengendalikan Defisit dan Utang Kesehatan fiskal juga dijaga melalui pengendalian defisit anggaran dan pengelolaan utang. Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemerintah merencanakan defisit APBN pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah juga berkomitmen menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mengantisipasi risiko, pemerintah memantau perubahan suku bunga, nilai tukar, serta jadwal jatuh tempo utang.
Selain itu, pemerintah mengembangkan sumber pembiayaan dan pasar keuangan dalam negeri agar kebutuhan anggaran dapat dipenuhi dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali. APBN Tetap Mendukung Prioritas Nasional Menjaga kesehatan fiskal bukan berarti menghentikan belanja pembangunan. APBN tetap digunakan untuk mendukung program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan koperasi desa, dan program ketahanan energi.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada 15 Juni 2026, Menteri Keuangan juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas nasional pada 2027.
Kementerian Keuangan akan memperbaiki pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara, serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak. Langkah ini dilakukan agar APBN tetap sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan. (Hasri Khairunnisa)
