jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengapresiasi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia menjadi 4,65 persen pada Mei 2026.
Namun, dia mengingatkan pemerintah agar capaian tersebut diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, terutama melalui perluasan lapangan kerja formal, upah yang layak, dan perlindungan sosial bagi pekerja.
BACA JUGA: 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana Janji Lapangan Kerja?
"Penurunan pengangguran patut diapresiasi. Namun, keberhasilan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang bekerja. Pekerjaan yang tersedia juga harus memberikan penghasilan layak, kepastian kerja, dan perlindungan sosial,” ujar Marwan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang. Namun, sekitar 59,3 persen atau 87,88 juta pekerja masih berada di sektor informal, sementara pekerja formal baru mencapai 40,7 persen.
BACA JUGA: Bicara Gerakan Merawat Pertiwi, Hasto PDIP Ungkit Cara Ciptakan Lapangan Kerja
Menurut Marwan, besarnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan belum selesai.
Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan investasi yang menghasilkan pekerjaan formal dan produktif, sekaligus memperkuat industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan pengolahan pangan.
BACA JUGA: Menko Yusril Targetkan Naskah RUU HAM Diserahkan ke DPR RI Akhir Tahun 2026
“Investasi perlu dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat, termasuk jumlah pekerjaan formal yang tercipta, tingkat upah, dan keterlibatan tenaga kerja lokal. UMKM juga harus mendapat dukungan pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar agar mampu berkembang serta membuka lebih banyak lapangan kerja,” katanya.
Marwan menambahkan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu lebih terhubung dengan kebutuhan industri.
Keberhasilannya harus diukur dari tingkat penempatan kerja dan peningkatan penghasilan lulusan, bukan semata-mata jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Marwan menilai agenda ketenagakerjaan perlu diarahkan pada sasaran yang lebih terukur, yakni peningkatan proporsi pekerja formal, perbaikan daya beli, dan perluasan jaminan sosial.
“Capaian penurunan pengangguran harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. Masyarakat perlu memperoleh pekerjaan yang memberikan kepastian penghasilan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Marwan.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
