Pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dirancang berlangsung selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028. Pemerintah kini menyiapkan kelanjutan program pada 2027 agar pekerjaan yang telah berjalan tidak terhenti sebelum seluruh tahapan rampung.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, pekerjaan pemulihan yang sudah dimulai harus diteruskan sampai selesai. Pemerintah memastikan anggaran 2027 tersedia untuk mendukung program tersebut.
"Karena kalau sudah dimulai di 2026, harus bisa dilanjutkan 2027 dan diselesaikan di 2028. Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai. Karena itu kita pastikan anggarannya ada dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan prioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini," papar Suahasil.
Rangkaian pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali wilayah yang rusak, tetapi juga pemulihan kehidupan masyarakat. Hingga pertengahan 2026, perhatian pemerintah mencakup pembangunan hunian tetap, pemulihan sektor perikanan dan kelautan, serta perbaikan fasilitas umum.
Pemerintah juga terus memetakan wilayah yang masih memerlukan penanganan khusus. Upaya tersebut ditujukan untuk membantu memulihkan pelayanan publik sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di tiga provinsi terdampak.
Untuk mendukung kelanjutan program, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah berkoordinasi dengan Suahasil di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu membahas ketersediaan pembiayaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2027.
Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah lebih dahulu membahas kebutuhan tersebut bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono selaku tim pengarah. Setelah rangkaian koordinasi itu, Tito menyebut anggaran untuk kelanjutan pemulihan pada 2027 dipastikan tersedia.
"Alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia," ujar Tito.
Suahasil menjelaskan, APBN 2027 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seluruh kementerian dan lembaga kini sedang merampungkan rincian belanja untuk memastikan program-program yang menjadi prioritas, termasuk pemulihan bencana, masuk dalam perencanaan anggaran secara tepat.
"Dan ini sangat timely ya, sangat tepat timing-nya, karena pada saat ini seluruh kementerian dan lembaga sedang menyelesaikan rincian dari anggaran yang akan dijalankan di tahun 2027. Kita ketahui kemarin telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat APBN 2027. Pagu setiap kementerian lembaga sudah ada, dan di dalam pagu ini tentu nanti berbagai macam belanja kementerian dan lembaga, seluruh program harus betul-betul dianggarkan dengan baik termasuk menyelesaikan rencana induk," jelasnya.
Baca Juga: Di Balik PLTA Batang Toru, Tumbuh Penghidupan Warga dan Harapan Energi Sumatera
Di sisi lain, pemerintah masih mengejar realisasi belanja penanganan bencana pada 2026 yang tersisa sekitar dua bulan. Percepatan ini menjadi tahapan penting sebelum kementerian dan lembaga melanjutkan pelaksanaan rencana induk pemulihan Sumatera pada tahun berikutnya.
Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera pada akhir November 2025 mengakibatkan 1.204 orang meninggal dunia dan berdampak pada lebih dari 3,3 juta jiwa di 50 kabupaten/kota. Bencana tersebut juga menyebabkan 29 desa dilaporkan lenyap, sehingga sebagian warga terpaksa tinggal di hunian sementara.
Dengan program yang dirancang hingga 2028, pemerintah menghadapi pekerjaan pemulihan bertahap, mulai dari penyediaan hunian dan perbaikan fasilitas hingga pemulihan sektor ekonomi. Kepastian pendanaan tahunan menjadi salah satu faktor yang diperlukan agar program di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berlanjut sesuai rencana.
