jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) mengatakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dijaki secara mendalam, terbuka, dan konstitusional untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional tanpa mengurangi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono dalam forum diskusi akademik mengenai urgensi PPHN bagi masa depan Indonesia di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Senin (26/10).
BACA JUGA: Gelar KKN, Mahasiswa Undip Berikan Edukasi Emosi dan Kesehatan Gigi pada Anak-anak di TPQ
Dalam forum yang melibatkan kalangan akademisi tersebut, Ibas mengajak para profesor, dosen, pakar hukum tata negara, dan civitas academica bersama-sama menguji gagasan PPHN dari berbagai perspektif.
Menurut Ibas, pembahasan PPHN bukan sekadar persoalan merumuskan arah pembangunan nasional.
BACA JUGA: Gandeng Undip, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Pengembangan Literasi & Riset Jaminan Sosial
Namun, juga menyangkut pertanyaan mendasar tentang bagaimana Indonesia menjaga kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan, menghormati mandat demokrasi, dan memastikan setiap kebijakan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan kontinuitas, tetapi bukan kekakuan yang membatasi. Rayat juga membutuhkan konsistensi, tetapi bukan penyeragaman,” ujar EBY dalam sambutannya.
Keberlanjutan Pembangunan dan Demokrasi Beriringan
Wakil Ketua MPR RI tersebut menjelaskan Indonesia telah memiliki berbagai instrumen perencanaan pembangunan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga rencana kerja pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Karena itu, diskusi mengenai PPHN perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah tantangan pembangunan Indonesia terletak pada kurangnya perencanaan, atau justru pada kebutuhan untuk memperkuat keterhubungan antarrencana, konsistensi pelaksanaan, serta keberlanjutan program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Ibas menilai pergantian kepemimpinan dalam sistem demokrasi merupakan bagian dari mandat rakyat.
Setiap presiden memiliki visi, misi, dan prioritas pembangunan yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum.
Perbedaan program antarpemerintahan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Namun, ia mengingatkan pergantian kepemimpinan tidak semestinya membuat seluruh capaian dan program yang telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat harus dimulai kembali dari awal.
“Bagaimana kita menjaga cita-cita itu tanpa membatasi mandat demokrasi,” kata Edhie Baskoro.
Ia menekankan, pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui kajian yang objektif, komprehensif, serta melibatkan berbagai pemikiran dan pengalaman.
Dalam forum tersebut, EBY menegaskan pembahasan PPHN tidak boleh berhenti pada gagasan yang dinilai baik secara konseptual.
Rumusan yang disusun harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang sesuai dengan konstitusi.
Dari perspektif akademik, Prof. Yos Johan Utama menyampaikan dukungannya terhadap pembahasan mengenai arah pembangunan nasional.
“Saya sangat setuju harus ada arah kita mau ke mana ini,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Benny Kabur Harman menyoroti pentingnya landasan hukum dalam gagasan menghidupkan kembali PPHN.
“Kalau mau hidupkan kembali PPHN, landasan hukumnya di mana? Ternyata tidak ada landasan hukumnya,” katanya, menekankan perlunya kajian konstitusional yang cermat.
Anggota DPR RI Hinca Panjaitan juga mengemukakan gagasan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang lebih bermakna kepada masyarakat.
Dia membayangkan forum tersebut bukan sekadar sidang tahunan MPR, melainkan sidang raya pertanggungjawaban kekuasaan untuk rakyat Indonesia.(era/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
