JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Indonesia. Peningkatan permintaan, jarak tempuh pengiriman, kondisi medan yang sulit, hingga kendala akses kapal menuju terminal menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan perusahaan menghadapi persoalan distribusi yang berbeda di setiap daerah. Kondisi tersebut membuat Pertamina perlu menyesuaikan strategi penyaluran, termasuk mengalihkan pasokan dari terminal penyangga dan mempercepat pengiriman BBM ke wilayah yang membutuhkan.
Baca Juga
Pertamina Patra Niaga Intensifkan Penyaluran BBM, Pelayanan SPBU di Berbagai Wilayah Terus Dioptimal
Pertamina Masih Bisa Impor BBM Langsung dalam Kondisi Darurat, Ini Syaratnya
Bahlil Jelaskan Skema Impor BBM Lewat BLU, Begini Alurnya hingga Pertamina
“Setiap wilayah memiliki tantangan distribusi yang berbeda, mulai dari peningkatan permintaan, jarak tempuh dan medan yang sulit, hingga kendala akses kapal ke terminal tertentu. Karena itu, langkah penanganan disesuaikan dengan kondisi lapangan, antara lain melalui pengalihan pasokan, percepatan pengiriman, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait,” kata Kitty di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
PPN melihat kondisi antrean BBM di sejumlah daerah mulai membaik setelah perusahaan mengintensifkan distribusi. Berdasarkan pemantauan operasional pada Selasa (27/10/2026), antrean di Bali, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara telah kembali terkendali.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Perusahaan juga mencatat penurunan antrean di Lampung dan Gorontalo. Kendati demikian, Pertamina masih memperkuat pemantauan dan penanganan di kedua wilayah tersebut untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
PPN mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Perusahaan menambah 72 mobil tangki dengan kapasitas angkut keseluruhan 1.704 kiloliter (KL) di Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Lampung. Penambahan armada tersebut menjadi bagian dari percepatan distribusi sekaligus penguatan operasional terminal BBM.
“Pertamina Patra Niaga terus mengintensifkan penyaluran BBM melalui penguatan pasokan, optimalisasi armada, dan pengaturan distribusi sesuai kebutuhan di lapangan. Koordinasi antara terminal BBM, mobil tangki, dan SPBU juga terus diperkuat agar pasokan dapat segera diterima dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” kata Kitty.
Di Jawa Timur, Pertamina menambah 41 mobil tangki melalui skema spot charter dengan kapasitas total 1.184 KL. Perusahaan juga mengoperasikan sejumlah terminal BBM selama 24 jam dan mengoptimalkan pelayanan di 17 SPBU yang beroperasi sepanjang hari untuk mempercepat penanganan antrean.
Penguatan distribusi turut dilakukan di Sulawesi Utara melalui penambahan 11 mobil tangki dengan kapasitas 200 KL. Pertamina juga memperpanjang operasional Integrated Terminal (IT) Bitung menjadi 24 jam guna mempercepat penyaluran BBM ke SPBU di wilayah tersebut.
Di Lampung, perusahaan menambah 20 mobil tangki dengan kapasitas 320 KL. Pertamina turut mengalihkan pasokan BBM sebesar 120 KL dari Integrated Terminal Palembang untuk memperkuat ketersediaan BBM di wilayah tersebut.
Secara nasional, Pertamina Patra Niaga memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang membutuhkan percepatan pasokan. Perusahaan juga mengatur jadwal mobil tangki berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah serta menyiapkan pengalihan pasokan dari terminal penyangga apabila diperlukan.
Pemantauan distribusi dilakukan hingga BBM diterima dan dibongkar di SPBU. Pertamina turut memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mendukung kelancaran penyaluran serta pengaturan antrean.
Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan menghindari pembelian berlebihan. Perusahaan memastikan pemantauan pasokan dan kondisi SPBU terus dilakukan secara berkala, disertai penyesuaian langkah operasional untuk menjaga kelancaran distribusi dan pelayanan kepada masyarakat.
